Beban kabinet Prabowo-Gibran tahun depan, penarikan utang baru bakal naik 40,2 persen jadi Rp 775,9 Triliun.
Pemerintahan Prabowo Subianto tahun depan diperkirakan harus melakukan penarikan utang baru.
Nilai penarikannya juga direncanakan akan meningkat.
Penarikan utang baru direncanakan mencapai Rp 775,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Nilainya meningkat 40,28 persen dari tahun ini yang sebesar Rp 553,1 triliun.
“Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp775,9 triliun yang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman dan penerbitan SBN,” tulis laporan tersebut, Jumat (16/8).
Mengutip Buku II Nota Keuangan RAPBN TA 2025, pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp 642,6 triliun, meningkat 42,20?ri tahun ini sebesar Rp 642,6 triliun.
Kemudian berasal dari pinjaman sebesar Rp 133,3 triliun, naik 31,59?ri periode sama tahun ini mencapai Rp 101,3 triliun.
Terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 5,2 triliun, dan pinjaman luar negeri Rp 128,1 triliun.
Adapun instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas Pemerintah.
Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.
Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah–panjang.
Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga risiko pengelolaan utang dan mendorong efisiensi bunga, pemerintah memanfaatkan fleksibilitas dalam menentukan komposisi portofolio utang yang akan dituangkan lebih lanjut dalam strategi pembiayaan utang.
Sebagai informasi, pembiayaan utang pemerintah meningkat signifikan pada tahun 2020 hingga mencapai Rp 1.229,6 triliun, seiring dengan kebutuhan pembiayaan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Pada tahun 2021 dan 2022, pembiayaan utang menurun menjadi Rp 870,53 triliun dan Rp 696,01 triliun searah dengan membaiknya perekonomian dan meredanya kebutuhan penanganan Covid-19.
Tren penurunan utang berlanjut pada tahun 2023, dimana pembiayaan utang turun menjadi Rp 403,95 triliun.
Penurunan ini juga searah dengan kebijakan defisit kembali paling tinggi 3 % terhadap PDB sesuai dengan UU Keuangan Negara seperti dikutip dari tribunnews
Sebelumnya "Seperti tahun-tahun sebelumnya, defisit ini sangat besar dan mau tidak mau harus ditambal dengan utang. Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi ini kebijakan utang memang ugal-ugalan sehingga warisannya akan terbawa pada masa pemerintahan Prabowo," tegas dia.
Ia menjelaskan hingga pertengahan 2024 ini, telah ditawarkan setidaknya hampir Rp1.000 triliun surat berharga negara (SBN). Namun yang laku di pasar hanya separuhnya sekitar Rp517 triliun. Sementara sebelumya pada 2024, SBN yang ditawarkan di pasar mencapai Rp1.800 triliun, namun laku di pasar sebesar Rp807 triliun.
"Jadi, selama 10 tahun ini pemerintah Jokowi sudah mendorong ekonomi utang masuk jurang sehingga harus gali lubang tutup lubang," imbuhnya.
Didik pun menuturkan pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mewariskan utang sekitar Rp2.608 triliun. Kemudian, 10 tahun berikutnya jumlah utang mencapai Rp8.338 triliun, naik tiga kali lipat dengan pembayaran bunga yang tinggi sebesar Rp497 triliun.
"Beban bunga utang ini jauh lebih besar dari pos anggaran kementerian, sektor maupun provinsi mana pun. Jika dibandingkan misalnya dengan APBD provinsi, pembayaran utang ini 1.600 persen lebih tinggi (dari) total APBD rakyat Jawa Barat," kata dia. ***
