Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto secara tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya, Minggu (11/8/2024) malam. Setelah Airlangga mundur, jika Jokowi dan Gibran jadi Ketua Umum Golkar, pengamat sebut demokrasinya diacak-acak. (HO/Golkar Kaltim)
“Jadi Jokowi dan Gibran mungkin telah menanamkan kerusakan gitu ya dalam bangsa ini dan Partai Golkar,” katanya.
Ujang sempat mengingatkan bahwa Golkar punya sejumlah aturan bagi calon ketua umumnya.
Di antaranya, sudah lima tahun menjadi pengurus dan lima tahun juga aktif di partai.
Selain itu, menurut dia, ada istilah prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (pdlt) dalam tradisi Golkar.
Sementara itu, Gibran dan Jokowi diketahui sebelumnya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan belum bergabung apalagi menjadi kader Partai Golkar.
Oleh karena itu, Ujang mengatakan, skenario yang paling mungkin adalah menempatkan orang Jokowi yang merupakan kader atau pengurus Golkar sebagai ketua umumnya.
“Menurut hemat saya, yang paling halus mungkin menempatkan orangnya Jokowi jadi Plt (pelaksana tugas) ketum,” ujarnya.
Sebelumnya, Ujang berpandangan bahwa ada upaya menguasai Partai Golkar usai Airlangga secara mengejutkan menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum Golkar pada 11 Agustus 2024.
“Kelihatannya ini invisible hands ya, tangan-tangan kekuasaan, ya mengarah kepada siapa lagi yang sedang berkuasa saat ini.
Ingin mendongkel Airlangga, menempatkan orang-orangnya menjadi katakanlah ketua umum maupun pengurus-pengurus yang lain,” katanya.
Ujang menilai bahwa ada upaya mendongkel Airlangga dari posisi Ketum Partai Golkar bisa saja dilakukan melalui tekanan seperti mengangkat perkara hukum.
“Saya melihat Ketum Golkar saat ini, Airlangga ditekan habis-habisan, mungkin akan diangkat kasus hukumnya dan lain sebagainya.
Skemanya tadi, mendongkel Airlangga agar nanti ketum, pelaksana tugas (plt)-nya digantikan oleh orang yang manut kepada kekuasaan saat ini,” ujarnya.
“Ini kan sebenarnya sangat jelas, sangat kasat mata ya permainan yang menurut saya, melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk merebut Golkar dengan kekuasaan,” kata Ujang lagi.
Usai Airlangga mundur, Ujang memprediksi bahwa sejumlah orang yang dekat dengan kekuasaan saat ini bakal ditempatkan dalam posisi penting di Partai Golkar.
Sehingga, partai tersebut bisa dikendalikan.
“Mungkin skenarionya adalah menempatkan orangnya yang memang aktif di Golkar untuk dipegang, dikendalikan oleh presiden,” ujar Ujang.
Airlangga mundur, muncul nama Bahlil
Sebagaimana diberitakan, melalui keterangan video, Airlangga mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar pada Minggu, 11 Agustus 2024.
Dalam pengumumannya tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa surat pengunduran dirinya sudah diajukan secara resmi sejak Sabtu, 10 Agustus 2024 malam.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga dalam video yang diterima Kompas.com, Minggu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengaku mundur demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan menjamin stabilitas transisi pemerintahan yang akan segera berlangsung.
“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat,” katanya.
Kemudian, muncul nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang dirumorkan bakal ditempatkan untuk memimpin Partai Golkar.
Namun, Bahlil mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui saat ditanyakan soal nasib kepengurusan Partai Golkar usai Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum.
Menurut Bahlil, dia tidak mengetahui soal kepengurusan Golkar karena tidak masuk dalam jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) meskipun tercatat sebagai kader partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Saya enggak tahu ya, saya betul kader Golkar tapi sekarang kan bukan pengurus DPP, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di sana,” kata Bahlil saat memberikan keterangan pers di Istana Garuda Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara, Senin, dikutip dari Antaranews dan tribunnews
Airlangga yang menjabat Ketum Partai Golkar sejak 13 Desember 2017 itu seharusnya mengakhir masa jabatannya sampai akhir tahun ini. Konon, dia dikasih pilihan sulit: meletakkan jabatan atau masuk penjara.
Airlangga mengumumkan pengunduran dirinya dari pada Minggu (11/8). Namun, surat pengunduran dirinya sudah diteken sejak Sabtu (10/8). Dalam video resmi yang beredar Minggu pagi, dia menyatakan pamit dari jabatannya.
“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat maka dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim dan atas petunjuk Tuhan yang maha besar, maka dengan ini menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar,” ujar Airlangga.
Dia menegaskan, DPP Partai Golkar akan menyiapkan mekanisme organisasi sesuai ketentuan AD/ART. “Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar,” tegasnya.***
