Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengkritik Presiden Joko Widodo yang mewariskan 'gunung utang' kepada presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.
Researcher Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Ariyo DP Irhamna mencatat pembayaran bunga utang pemerintah membengkak. Bahkan, ini menjadi peningkatan terbesar sejak 2022.
"Bahkan, (pembayaran bunga utang) lebih besar dari belanja pegawai. Ini alert untuk pemerintah, pembayaran bunga utangnya sudah lebih besar dibandingkan belanja pegawai sejak 2022," katanya dalam Diskusi Publik INDEF secara virtual, Minggu (18/8).
"Ini yang juga membuat ruang fiskal untuk 2025 semakin terbatas, pemerintahan yang baru. Dan menjadi warisan yang buruk dari kepemimpinan Pak Jokowi untuk Pak Prabowo," kritik Ariyo.
Researcher Center of Macroeconomics and Finance INDEF Riza Annisa Pujarama bahkan mencatat Prabowo langsung dihadapkan dengan pembayaran utang jatuh tempo Rp800,33 triliun di 2025.
Rinciannya, Rp705,5 triliun dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun lainnya berupa pinjaman.
'Gunung utang' tersebut belum termasuk bunganya, yang pada 2025 menembus Rp552,85 triliun. Jika ditotal, utang jatuh tempo dan bunga yang harus dibayar Prabowo di tahun pertamanya menjabat sebagai presiden adalah Rp1.353,1 triliun.
Ia mewanti-wanti bahwa semakin tinggi pembiayaan utang, maka bunga utang yang harus dibayar pemerintah terus membengkak.
Lebih parahnya, RAPBN 2025 juga disusun dengan 'ketergantungan' utang. Riza melihatnya dari defisit APBN yang semakin melebar, di mana pada APBN 2025 ditargetkan defisit sebesar 2,53 persen atau Rp616,2 triliun.
"Jadi, di APBN 2024 itu defisitnya 2,29 persen, tapi di outlook (2024) naik jadi 2,7 persen. Kita masih bergantung pada utang," kritiknya.
"Kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia, yang paling tinggi itu adalah India (cost of borrowing 6,8) dan Indonesia. Dibandingkan dengan negara ASEAN, kita itu paling tinggi biaya utangnya atau cost of borrowing-nya 6,7. Ini yang memberatkan di masa depan untuk penarikan utang lebih banyak," wanti-wanti Riza.
Pembayaran utang jatuh tempo di 2026-2029 juga tak kalah besar. Rinciannya, Rp803,19 triliun di 2026, yang belum termasuk bunga.
Kemudian, Pemerintah Indonesia harus membayar Rp802,61 triliun pada 2027, Rp719,81 triliun di 2028, dan utang jatuh tempo senilai Rp632,3 triliun pada 2029 atau akhir masa jabatan Prabowo Subianto seperti dikutip dari CNN Indonesia
Sebelumnya "Seperti tahun-tahun sebelumnya, defisit ini sangat besar dan mau tidak mau harus ditambal dengan utang. Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi ini kebijakan utang memang ugal-ugalan sehingga warisannya akan terbawa pada masa pemerintahan Prabowo," tegas dia.
Ia menjelaskan hingga pertengahan 2024 ini, telah ditawarkan setidaknya hampir Rp1.000 triliun surat berharga negara (SBN). Namun yang laku di pasar hanya separuhnya sekitar Rp517 triliun. Sementara sebelumya pada 2024, SBN yang ditawarkan di pasar mencapai Rp1.800 triliun, namun laku di pasar sebesar Rp807 triliun.
"Jadi, selama 10 tahun ini pemerintah Jokowi sudah mendorong ekonomi utang masuk jurang sehingga harus gali lubang tutup lubang," imbuhnya.
Didik pun menuturkan pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mewariskan utang sekitar Rp2.608 triliun. Kemudian, 10 tahun berikutnya jumlah utang mencapai Rp8.338 triliun, naik tiga kali lipat dengan pembayaran bunga yang tinggi sebesar Rp497 triliun.
"Beban bunga utang ini jauh lebih besar dari pos anggaran kementerian, sektor maupun provinsi mana pun. Jika dibandingkan misalnya dengan APBD provinsi, pembayaran utang ini 1.600 persen lebih tinggi (dari) total APBD rakyat Jawa Barat," kata dia. ***
