-Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi memastikan, progran makan bergizi akan dijalankan sebaik mungkin.
Pasalnya, program itu menjadi salah satu unggulan yang diusung oleh Prabowo-Gibran.
Hasan mengatakan, program makan bergizi akan menjadi pertaruhan penting bagi Prabowo-Gibran setelah nanti menjabat. Sehingga harus direalisasikan sebak mungkin.
"Enggak akan ada yang boleh dan bisa main-main soal ini," kata Hasan kepada wartawan, Sabtu (20/7).
Hasan pun membantah anggaran makan siang gratis menjadi Rp 7500 per porsi. Saat ini, pembahasan mendalam termasuk riset dan ujicoba masih berjalan untuk mendapat formula terbaik.
Saat ini di dunia ada sekitar 90 negara yang menerapkan makan gratis. "Kalau negara-negara lain bisa melakukan itu, kita bisa melakukan itu. Kita takkan main-main soal ini," jelas Hasan.
Isu makan bergizin Prabowo-Gibran akan dipotong menjadi Rp 7500 diketahui mulanya disampaikan ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan. Heriyanto mengklaim diajak berdiskusi dengan tim Prabowo mengenai makan bergizi gratis.
Sebelumnya, Gibran pun buka suara terkait rumir pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per anak. Ia meminta semua pihak tidak memberitakan hal yang belum pasti.
"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu. Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," kata Gibran, Kamis (18/7).
Gibran menyampaikan selama ini uji coba makan bergizi gratis menggunakan anggaran Rp 15.000 per orang. "Selama ini uji cobanya Rp 15.000. Tunggu saja kepastiannya ya," jelasnya seperti dilansir dari rmol
"Kami memang akan bahas karena semua (biaya) sudah naik perlu kita naikkan (HET MinyaKita)," kata Mendag pada media, di Jakarta, Senin (27/5).
Mendag mengatakan dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan pembahasan lagi bersama stakeholder terkait di Kemenko Perekonomian.
Dalam kesempatan berbeda, Direktur Bahan Pokok dan Barang Penting Kemendag, Bambang Wisnu subroto mengatakan sebelumnya Kemendag telah melakukan pembahasan program minyak goreng rakyat ini pada 17 Mei 2024 lalu.
Pembahasan berfokus pada evaluasi HET MinyaKita dengan mengundang beberapa kementerian/lembag mulai dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kementerian Perindustrian, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BPKP hingga Satgas Pangan Polri.
"Dan minggu ini pada hari Rabu kami akan melukan public hearing degan pelaku usaha dan asosiasi terkait kebijakan HET," ungkap Bambang dalam Rakor Inflasi, Senin (27/5).***