Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi membuat wakil rakyat di Senayan berang. Apalagi, wacana tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang dianggap tidak sesuai tupoksi.
“Jadi saya minta, mendingan Pak Luhut ambil plester, ditutup saja mulutnya, jangan ngomong-ngomong deh. Puasa bicara Pak Luhut itu,” tegas Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto dalam diskusi daring bertajuk Kado Kemerdekaan, BBM Subsidi Dibatasi 17 Agustus, Sabtu (13/7).
Mulyanto berpandangan, lembaga terkait urusan BBM ada pada Kementerian ESDM. Sehingga mengenai kebijakan pembatasan BBM subsidi 17 Agustus tidak semestinya keluar dari Kemenko Marves.
“Biarkan menteri yang bertanggung jawab (berbicara), siapa? Menteri ESDM bicara bahwa 'ini loh rencana kami untuk menetapkan pembatasan, dan ini loh kriterianya yang baru diusulkan', kan gitu. Lalu (melihat) tanggapan publik, baru setelah dikaji (kemudian) diputuskan,” tutur Sekretaris Fraksi PKS di DPR RI ini.
Menurut Mulyanto, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus jelas, terukur, efektif karena hasil kebijakan tersebut semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara.
“Kalau ujug-ujug Pak Luhut ngomong 17 Agustus pembatasan, Pak Airlangga (Menko Perekonomian) menolak Pak Erick (Menteri BUMN) menolak, Pak Menteri ESDM menolak? Ini kita lihat dagelan pemerintah,” katanya.
Atas dasar itu, Mulyanto meminta Luhut menahan diri di sisa-sisa masa jabatannya pada pemerintahan Joko Widodo yang berakhir pada Oktober 2024 mendatang.
“Sudahlah Pak Luhut di akhir-akhir pemerintahan lebih bagus puasa bicara,” pungkasnya.
Sumber Berita / Artikel Asli : rmol
