Krisis air melanda kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Laporan Greenpeace potensi kekeringan akan terus melanda di wilayah tersebut.
Merespons hal itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo sempat menyebut hujan deras melanda IKN.
Sehingga, ia menilai air bakal berlimpah tidak terjadi kekeringan seperti yang disampaikan Greenpeace.
"Bukannnya Pak Jokowi menyampaikan mengapa enggak jadi berkantor di IKN di bulan juli karena ujannya deres banget gitu. Kalau ujannya deres berarti banya air dong? Kecuali kalau hujam deres memang tidak tertampung dan kemudian tidak terjadi fasilitas untuk menampung air, sehingga air itu datang menjadi banjir dan terbuang ke laut," ujar Hidayat Nur Wahid kepada wartawan, Jumat (19/7).
Legislator dari Fraksi PKS ini mengatakan seharusnya pemerintah melakukan kajian amdal atau kajian lingkungan sebelum membangun IKN.
"Itu lah, karenanya mohon maaf, kalau sekali lagi PKS menolak RUU tentang IKN karena kajian nasakah akademiknya itu tidak akamdemis," katanya.
Menurutnya, naskah akademik baru muncul sesudah RUU menjelang diketok palu oleh DPR menjadi undnang-undang.
"Harusnya naskah akdemik itu muncul di awal dan dari situ lah kita bisa mengkaji secara akademis ini layak atau tidak. Anda bisa bayangkan kalau naskah akademis saja belakangan kira-kira kajian kayak apa? Nah sekarang ini yang terjadi," tutupnya seperti dilansir dari rmol
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui masih melihat kesiapan infrastruktur terkait rencana berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengaku target awal berkantor di bulan Juli ini terhambat, karena di wilayah IKN setiap hari hujan deras.
"Ya melihat itu tadi, kesiapan itu. Kalau itu siap, kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan trus, hujan deres banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7).
Menurutnya, proyek sebesar IKN tidak hanya dibangun 2 sampai 3 tahun. Ia menyebut, IKN merupakan proyek jangka panjang.
Ia pun menyatakan bahwa saat Upacara 17 Agustus 2024 nanti tidak sepenuhnya IKN selesai. Ia menyebut, saat Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) baru rampung sekitar 15 persen.
"Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 persen," ucap Jokowi.***