Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan semakin kuat mengarahkan penyelidikan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.
Menurut Rocky Gerung isu ini mencuat setelah KPK disebut-sebut telah mengantongi bukti kuat terkait dugaan obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku.
Rocky Gerung menjelaskan KPK menyatakan bahwa mereka telah memiliki data yang cukup untuk menindaklanjuti kasus yang melibatkan Hasto.
Menanggapi hal ini pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa langkah KPK ini tak lepas dari dinamika politik antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri. "
Memanfaatkan perpecahan Jokowi dan Mega, KPK seolah mendapatkan angin segar untuk bergerak lebih leluasa," kata Rocky Gerung yang dikutip dari youtube pribadinya.
Menurut Rocky Gerung situasi politik yang berubah membuat KPK lebih berani dalam menindaklanjuti kasus-kasus besar.
Rocky Gerung menekankan "Saat konstelasi politik bergeser seperti sekarang, KPK tampak lebih bebas bertindak."
"Ini bisa jadi sinyal bahwa Jokowi ingin menekan Megawati dengan memanfaatkan kasus-kasus korupsi di PDIP," tambahnya.
Lebih lanjut Rocky Gerung menyoroti bahwa penegakan hukum yang digunakan untuk kepentingan politik sangat merusak kepercayaan publik.
Rocky Gerung berharap "Kita ingin melihat KPK bekerja bersih, tanpa intervensi politik."
"Penegakan hukum seharusnya dilakukan secara konsisten, bukan berdasarkan momentum politik," tegasnya.
Kasus Harun Masiku yang telah mencuat sejak empat tahun lalu menurut Rocky Gerung seharusnya sudah dituntaskan sejak lama.
Sudah dituntaskan jika memang ada niat untuk menegakkan hukum secara murni.
"Mengapa baru sekarang ketika hubungan Jokowi dan Mega retak, kasus ini diungkit lagi?" tanya Rocky Gerung.
Selain Hasto beberapa kader PDIP lainnya juga menjadi sorotan KPK.
Wali Kota Semarang Rita misalnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, gratifikasi, dan pemerasan.
Rocky Gerung berpendapat bahwa penanganan kasus ini juga bisa dipandang sebagai upaya untuk melemahkan PDIP menjelang pemilu.
"Jika penegakan hukum dijadikan alat tukar politik, maka kredibilitas KPK sebagai lembaga anti-korupsi akan semakin diragukan," tutup Rocky Gerung.***