Gerindra Bilang Pencopotan Hasyim Asy’ari Harus Berdasarkan Pembuktian Sempurna, Warganet: Maksudnya Perlu Ada Videonya?

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dari jabatannya.

Pemecatan itu diputuskan setelah yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan asusila kepada seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, turut merespons putusan tersebut. Menurutnya, putusan tersebut harus diambil tanpa keraguan. Misalnya, harus terdapat dua alat bukti yang jelas yang menunjukkan Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila.

"Jadi harus tanpa keragu-raguan sama sekali. Harus berdasarkan pembuktian yang sempurna berdasarkan setidaknya dua alat bukti yang terang dan jelas. Tanpa itu semua maka kami khawatir proses penjatuhan hukuman seperti ini justru akan bermasalah," katanya kepada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Habiburokhman berharap dalam waktu dekat bisa mendapatkan salinan putusan pemecatan Hasyim.

"Kami berharap dalam dua hari ini mendapatkan salinan putusan tersebut. Para pihak terkait kami serukan untuk menggunakan hak hukum masing-masing apabila putusan DKPP ini dianggap bermasalah," ujarnya.

Sementara itu, warganet di media sosial juga menanggapi balik respons petinggi Partai Gerindra itu. Banyak yang heran dengan respons Gerindra karena terkesan membela Hasyim.

Akun @Tan_Mar3M di X, misalnya. Dia mengkritik pernyataan Gerindra itu. "Ocehan duo makluk yg ngaku2 ganteng 😅. No video = hoax? Gile lu kas?," tulisnya sembari membagikan gambar Habiburokhman, dikutip Jumat (5/7/2024).

"Ealaaa..mbok yo nggak usah dibela to gerindra..nyoto nyoto sdh salah hasil sidang dkpp lho.belajar obyektif kasihan ps nanti .gerindra itu partai besar hrs bisa menjaga integritas.dan berani spt ps.jgn main.bela main dukung malah merugikan ps nanti.obyektiflah.," balas warganet lainnya.

"Maksudny perlu ada videonya..? Terus ytk buktikannya dg nobar atau pembuktian dg reka ulang?," tanya netizen.

"Bukti sempurna ikuseng koyok opo Cuk …, masih di belain karena Hasyim ke KPU di Endors Gerindra qiqi, celoteh lainnya.

Berikut ini jejak kontroversi Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber.

1. Dugaan pelecehan anggota PPLN

Hasyim Asy’ari sempat dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dugaan perilaku asusila terhadap seorang wanita yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Menurut Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan LBH APIK yang mewakili korban, tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hasyim Asy’ari mencakup pendekatan, rayuan bahkan tindakan asusila.

Lembaga itu menyatakan jika tindakan asusila tersebut diduga terjadi mulai September 2023 hingga Maret 2024. 

Hasyim dan terduga korban disebut bertemu beberapa kali selama kunjungan dinas Hasyim Asy’ari ke Eropa dan saat korban melakukan kunjungan ke Indonesia.

2. Tetapkan Gibran sebagai cawapres

KPU secara kilat mengeluarkan surat dinas kepada partai politik yang menjadi peserta Pemilu sebelum Pilpres 2024. 

Surat yang ditandatangani Hasyim Asy’ari itu, diterbitkan satu hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 90 Tahun 2023 pada 16 Oktober 2023. 

Dalam surat itu meminta partai politik untuk mengikuti keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan MK ini mengubah ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu terkait batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun.

3. Kuota perempuan

DKPP memberikan peringatan keras kepada Hasyim Asy’ari terkait dengan Pasal 8 ayat (2) dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pembulatan ke bawah dari 30 persen pencalonan perempuan dalam Pemilu DPR/DPRD. Enam anggota KPU lainnya juga menerima peringatan dari DKPP.

DKPP mengambil sikap bahwa komisioner KPU terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena tindakan KPU yang kurang hati-hati dan tidak profesional dalam menanggapi masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Sikap anggota KPU tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada peserta pemilu.

4. Langgar etik di Pilpres

Hasyim Asy’ari bersama anggota KPU lainnya diadukan dalam empat kasus yang menuduh mereka menerima pendaftaran sebelum merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 setelah putusan MK.

Putusan DKPP diumumkan pada Senin (5/2/2023). Dewan Kehormatan menyimpulkan bahwa Hasyim tidak mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang profesional dalam melakukan komunikasi dan koordinasi lembaga.

5. Skandal dengan Wanita Emas

Hasyim terlibat dalam skandal bersama Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein alias Wanita Emas pada Agustus 2022. 

Ketika itu, Hasyim terbukti melakukan perjalanan pribadi ke Yogyakarta bersama Wanita Emas, di mana mereka mengunjungi pantai dan gua. 

Pertemuan ini kemudian menimbulkan kontroversi karena Hasnaeni adalah pemimpin dari sebuah partai yang berpotensi menjadi peserta Pemilu.

Lalu, Wanita Emas pada Desember 2022 melaporkan Hasyim kepada DKPP atas tuduhan pelecehan seksual. 

Dia menyatakan bahwa dia dilecehkan oleh Hasyim dengan janji bahwa partainya akan disahkan sebagai peserta pemilu 2024. 

Pengakuan ini disebarluaskan melalui unggahan video di media sosial. Tetapi, Wanita Emas akhirnya mengakui bahwa tuduhan pelecehan seksual tersebut tidaklah benar dan hanya merupakan karangan semata. 

Wanita Emas ini mengakui pernyataan yang diungkapkannya tersebut karena emosi dan dalam keadaan yang tidak terkendali. Bahkan, ia mengakui sedang mengalami depresi karena partainya gagal lolos sebagai peserta pemilu 2024.

6. Sewa jet pribadi

Belum lama ini, Hasyim Asy’ari dikritik terkait penggunaan pesawat jet pribadi saat menjalani tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu 2024 hinna kabar dugem dan foya-foya.

Adapun tudingan itu disampaikan Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Riswan Tony dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI.  

Mengenai hal itu, Hasyim hanya memberikan klarifikasi perihal tudingan sewa jet pribadi. Ia mengungkapkan, penyewaan pesawat itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan monitoring logistik Pemilu 2024. 

Pesawat pribadi disewa untuk memastikan surat suara sampai kepada pemilih tepat waktu. Hal itu, kata Hasyim dilakukan karena dalam waktu selama 75 hari itu pengadaan logistik pada Pemilu 2024 harus sudah rampung. 

Sementara mengenai tudingan dugem hingga main wanita, Hasyim memilih bungkam.***