Pemprov DKI Jakarta didesak segera merampungkan pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar penyaluran bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengingatkan bahwa Jakarta tak lama lagi melepas status ibukota dan beralih menjadi kota global.
Saat itu, Jakarta berperan penting dalam sistem perekonomian dunia. Artinya, perekonomian warga juga menjadi perhatian penting Pemprov DKI.
“Menurut saya yang paling pertama yaitu pendataan yang akurat dan berkesinambungan. Jadi harus dicek terus setiap tahun,” kata Baco dikutip Senin (29/7).
Menurut Baco, pendataan harus diseleksi secara menyeluruh dengan melakukan survei langsung ke lapangan. Sehingga dapat mengetahui secara langsung warga yang layak dan tidak layak untuk mendapatkan Bansos.
“Sehingga dari situ kita baru bisa ngomong mau diapain cara nolongnya. Selama datanya tidak akurat, DTKS-nya ngaco,” kata Baco.
Oleh karena itu, Baco meminta Dinas Sosial DKI Jakarta mempercepat pendataan yang dilakukan Dasawisma di setiap RT dan RW.
“Di Jakarta sendiri DTKS-nya masih berantakan, desil-desilan juga begitu. Nah ini harus ada perintah khusus dari atasan sampai ke RT dan RW, karena sumber data itu adanya di RT dan RW serta petugas Dasawisma kita,” kata Baco yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta ini.
