Wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagaimana disampaikan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dicurigai belum berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo.
“Menurut saya (Luhut) tidak (komunikasi dengan Jokowi),” kata Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto dalam diskusi daring bertajuk Kado Kemerdekaan, BBM Subsidi Dibatasi 17 Agustus, Sabtu (13/7).
Jika sudah ada komunikasi dengan Kepala Negara, mestinya wacana pembatasan BBM subsidi ini dibahas dalam Rapat Kabinet di Istana Negara dan diketahui seluruh menteri.
Namun pada praktiknya, beberapa menteri justru berbeda pandangan dengan Luhut. Salah satunya disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang membantah adanya pembatasan BBM subsidi.
"Mestinya secara organisasi, struktural harusnya dibahas bersama-sama. Menteri lain juga akan dengar,” kata Mulyanto.
Maka dari itu, politisi PKS ini mendua ada dua hal yang terjadi dalam wacana kebijakan pembatasan BBM subsidi, yakni tanpa koordinasi dengan kementerian terkait atau justru dibahas secara diam-diam hanya bersama Presiden Jokowi.
“Pak Luhut (mungkin) bisik-bisik sama Pak Jokowi. Kalau ini yang terjadi kan sama saja dagelan. (Padahal) Semuanya kan harus akuntabel,” pungkasnya
