Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BEM PTM) Zona III yang meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten Bersama Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Indonesia menggelar deklarasi dan tanda tangan petisi dengan tema "Ayo Berantas Judi Online & Dukung Pemulihan Pusat Data Nasional" di acara Car Free Day Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/7).
Kegiatan yang diikuti ratusan mahasiswa tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan publik dalam menanggulangi bahaya judi online alias judol serta memperkuat upaya pemulihan pusat data nasional yang krusial bagi keamanan informasi negara.
"Kami berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung upaya Kementerian Kominfo RI dalam menjaga keamanan siber dan melawan praktik perjudian online di Indonesia," kata Ketua Umum Himapol Indonesia, Ebyn Atsil Majid dalam keterangannya.
Sementara Presidium Nasional BEM PTM Zona III Andi Roansyah menilai seruan Budi Arie Setiadi mundur dari kursi Menteri Kominfo sangat politis.
"Saya berpikir bahwa itu adalah pesanan bandar atau mafia judi online. Kita sebagai mahasiswa harus cerdas dan kritis dalam membaca persoalan, jangan sampai kita digiring oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Andi.
Andi berharap kritik terhadap kinerja Menkominfo tidak semata-mata dipandang sebagai intervensi dari kepentingan tertentu, namun sebagai hasil dari evaluasi objektif atas kinerja birokrasi.
"Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, termasuk dalam hal keamanan siber dan pengawasan konten ilegal," kata Andi.
Andi mengatakan, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Kominfo perlu didukung untuk terus fokus pada misinya.
Di arena Car Free Day, BEM PTM Zona III juga mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat yang sedang berolahraga untuk solid dalam mendukung upaya pemerintah, termasuk Kementerian Kominfo, dalam menjaga keamanan siber dan memerangi judi online.
"Kami mendukung Menteri Budi Arie untuk fokus dan terus bekerja untuk memberantas judi online. Ayo bersama-sama kita dapat membangun Indonesia yang lebih aman dan maju di dunia digital," demikian Andi seperti di kutip dari rmol
Gagalnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menjaga kemanan pusat dana nasional (PDN) turut menjadi sorotan media luar negeri.
Budi Arie Setiadi belakangan juga dituntut masyarakat untuk mundur dari jabatannya sebagai Menkominfo karena dinilai tidak kompeten.
Bahkan, Nenden Sekar Arum Direktur Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), menyebut Budi Arie Setiadi berhasil menjadi menteri karena hasil giveaway.
Hal itu jugalah yang membuat media luar negeri ikut menjuluki Budi Arie Setiadi sebagai 'menteri giveaway'.
Dalam artikel yang ditulis media Singapura Channel News Asia, Budi disebut memperoleh jabatan karena sudah mendukung pencalonan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2014 dan 2019.
"Indonesia’s ‘giveaway’ minister faces growing pressure to resign after worst cyberattack in years," demikian bunyi judul dalam artikel tersebut.
Seorang siswi melahirkan saat pelajaran Papiloma Hilang dan Parasit Keluar, Minum Ini Sementara itu menurut Nenden, Menkominfo adalah posisi strategis yang tak bisa dipisahkan dari dunia digital sehingga harus diisi oleh orang-orang yang memahami bidang tersebut. Kini petisi berisi desakan Budi Arie mencopot jabatannya di Kominfo telah diteken oleh 18 ribu orang di change.org.
Budi Arie memilih bungkam terkait permintaan masyarakat tersebut dan malah melemparnya ke Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumpulkan jajaran menteri serta kepala lembaga terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, untuk membahas dan mengevaluasi persoalan terkait serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
"Mau rapat dulu (dengan Presiden) terkait kemarin (PDNS 2)," ujar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat. Hinsa mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh atas serangan siber PDNS2.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN juga sudah menjelaskan kepada Komisi I DPR RI ihwal serangan siber terhadap PDNS 2.
Menkominfo Budi Arie menyebut tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya.
"Tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata Budi Arie singkat dalam wawancara cegat setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6) malam.
Budi Arie mengatakan upaya pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan. Pihaknya menargetkan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024.***
