Saat Sri Mulyani Was-was APBN Jebol, RI Bisa Bernasib Kayak Argentina

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan dengan kehati-hatian. Penempatan program yang tidak sesuai dan berlebihan akan membuat APBN jebol.

Demikianlah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, Rabu (11/6/2024)

Hal ini berawal dari pertanyaan dari Anggota DPD RI Tamsil Linrung. Saat rapat kerja dengan Sri Mulyani, Tamsil menyinggung kepastian adanya APBNP atau tidak terhadap APBN 2025 dan apakah telah berdasarkan sepengetahuan Sri Mulyani selaku menteri keuangan saat ini.

Sebab ia khawatir APBNP dilakukan hanya untuk melaksanakan program-program yang menjadi janji politik pemerintahan mendatang, seperti program makan siang gratis dan pelaksanaan pembangunan IKN yang dananya masih belum diketahui apakah akan cukup dan tak menyebabkan proyek itu mangkrak.

"Nah ini apa didorong untuk adanya APBN Perubahan? Karena Bu Menteri pasti ingat 2004 itu APBN perubahan itu luar biasa perubahan yang kita lakukan," tanya Tamsil kepada Sri Mulyani.

Merespons hal itu, Sri Mulyani mengatakan, APBNP sebetulnya mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang memberi kewenangan kepada presiden terpilih untuk melakukannya perubahan terhadap APBN yang telah disusun oleh pemerintahan Jokowi untuk 2025.

"Sebetulnya mekanisme APBNP diatur dalam UU jadi apapun yang akan dilakukan tentu itu diskresi dan kewenangan dari pemerintah baru mengenai bagaimananya," ucap Sri Mulyani.

"Namun kami ini dalam menjalankan tugas hari ini untuk susun APBN 2025 kita juga terus berkoordinasi, komunikasi dengan tim yang disampaikan Pak Prabowo sehingga kita juga coba pahami dan desainnya sesuai dengan yang disampaikan, janji-janji maupun berbagai programnya," ucap Sri Mulyani.

Meski ada mekanisme APBNP yang diatur dalam UU, Sri Mulyani tetap menegaskan bahwa APBN harus dikelola kesehatannya dengan baik dan dijaga keberlangsungannya untuk pembangunan jangka panjang. Sebab, jika APBN tidak dikelola dengan baik dan dilaksanakan hanya untuk menjalankan suatu program tanpa memperhatikan kesinambungannya hanya akan menciptakan krisis bagi suatu negara.

"Jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan terus APBN nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya sehingga APBN menjadi jebol sendiri," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mencontohkan salah satu bukti tidak terjaganya APBN dengan baik hingga menyebabkan suatu negara krisis terjadi pada Argentina. Pada abad ke 19, ia mengatakan, sebetulnya ekonomi Argentina sangat maju hingga menjadikannya negara kaya, namun karena APBN nya tidak dikelola dengan baik hingga menyebabkan defisitnya terus membengkak membuat negara itu kini malah terjebak ke dalam middle income trap.

"Mungkin bapak-bapak ibu sekalian bisa lihat seperti Argentina, itu dalam 100 tahun dia berapa kali mengalami krisis dan selalu sumbernya dari APBN yang tidak sustainable, sehingga Argentina kalau abad 19 awal termasuk negara kaya dan paling maju, sekarang mengalami setback. Ini yang akan terus kami berkomunikasi karena APBN ditetapkan dengan proses politik, kita juga harus melalui proses politik yang proper juga," tutur Sri Mulyani.