Wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 memang tengah berkembang, namun Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang, Prof. Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa hal tersebut hanya sebatas wacana.
Hingga saat ini, belum ada pembicaraan resmi terkait penambahan jumlah kementerian tersebut, baik dalam Koalisi Indonesia Maju maupun dari pasangan presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Saya belum dengar resmi dari beliau (Prabowo, red.). Wacana yang berkembang sekitar 40. Jadi, ya nambah sekitar enam kementerian lagi dari yang sekarang,” kata Yusril menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jakarta, Sabtu, dikutip dari ANTARA.
Meskipun demikian, Yusril menyatakan bahwa telah ada pembahasan mengenai rumusan struktur kabinet.
Ia juga menyatakan dukungannya kepada DPR untuk merevisi UU Kementerian Negara, karena pembatasan jumlah kabinet dalam undang-undang tersebut dianggap menyulitkan presiden untuk mewujudkan program-program kerjanya.
Menurut Yusril, presiden seharusnya memiliki kebebasan untuk menyusun kabinetnya, termasuk menambah, mengurangi, menggabungkan, atau memisahkan kementerian sesuai kebutuhan. Ia mencontohkan bahwa dalam menjalankan program-program yang dijanjikan saat kampanye, presiden membutuhkan kebebasan untuk menentukan kementerian yang relevan.
Dalam Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang, agenda pembentukan kabinet dan pelantikannya menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan. Selain itu, juga dibahas mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dan penetapan jadwal Muktamar Ke-VI Partai Bulan Bintang. (*)
