Sikap Prancis dan Irlandia Terhadap ICC yang Segera Keluarkan Surat Penangkapan Khusus

 

Perkembangan terbaru dari Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC dalam mempersiapkan surat penangkapan terhadap tokoh-tokoh terkemuka dalam konflik Israel-Palestina telah menarik perhatian dunia internasional.

Israel telah digugat atas tuduhan melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang pada bulan Januari sebelumnya memerintahkan Tel Aviv untuk mencegah terjadinya genosida dan memastikan bantuan kemanusiaan tersedia bagi warga sipil di Gaza.

Jaksa ICC, Karim Khan, mengumumkan pada Senin bahwa ia telah mengajukan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant atas sejumlah tuduhan kejahatan, termasuk "pembunuhan yang disengaja", "pemusnahan dan/atau pembunuhan", dan "kelaparan" selama perang di Gaza. Khan menuduh Israel melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan", termasuk serangan yang sistematis terhadap penduduk sipil Palestina.

Dia juga menegaskan bahwa para pemimpin kelompok militan Palestina Hamas, termasuk Ismail Haniyeh yang berbasis di Qatar dan pemimpin Gaza Yahya Sinwar, "memikul tanggung jawab pidana" atas berbagai tindakan yang dilakukan selama serangan 7 Oktober. Tuduhan tersebut mencakup "penyanderaan", "pemerkosaan dan tindakan kekerasan seksual lainnya", dan "penyiksaan".

Dalam konteks ini, sikap Prancis dan Irlandia menunjukkan komitmen mereka terhadap penegakan hukum internasional dalam menangani konflik yang kompleks dan sensitif ini.

Sikap Prancis

Prancis mendukung permohonan jaksa untuk meminta hakim ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel, dan tiga petinggi Hamas.

“Mengenai Israel, Dewan Pra-Peradilan akan memutuskan apakah akan mengeluarkan surat perintah ini, setelah memeriksa bukti yang diajukan oleh Jaksa untuk mendukung tuduhannya. Prancis mendukung ICC, independensinya, perjuangannya melawan impunitas dalam segala situasi,” jelas Kementerian Luar Negeri Prancis.

Pemerintah Prancis juga menyatakan bahwa mereka telah mengingatkan selama berbulan-bulan tentang pentingnya mematuhi hukum kemanusiaan internasional dengan ketat, terutama terkait dengan "jumlah korban sipil yang tidak dapat diterima di Jalur Gaza dan kurangnya akses kemanusiaan.”

Sikap Prancis ini menunjukkan perubahan yang signifikan dari sejumlah negara Barat lainnya, seperti Inggris dan Italia. Meskipun demikian, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengutuk langkah ICC sebagai tindakan yang "keterlaluan." Prancis terlihat menonjol sebagai salah satu dari sedikit negara Barat yang bersedia mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel. Ini mencakup kritik terhadap veto AS terhadap resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB dan menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.

Sikap Irlandia

Dikutip dari laman Rte, menteri Urusan Eropa menyatakan bahwa sangat penting bagi ICC untuk melanjutkan pekerjaannya terkait kemungkinan penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Israel, serta tokoh senior Hamas.

Politikus Fine Gael Irlandia sekaligus Menteri Negara Urusan Eropa, Jennifer Carroll MacNeill menegaskan bahwa permintaan surat perintah penangkapan oleh jaksa ICC tidak akan berhubungan dengan rencana Irlandia untuk mengakui negara Palestina.

“Independensi pengadilan adalah hal yang penting. Dari sudut pandang Irlandia, kami mendukung pengadilan, kami membantu mendanai pengadilan, kami mendukung independensi pengadilan dan prosesnya,” katanya kepada wartawan setibanya di pertemuan para menteri Uni Eropa di Brussel.

Dia menyatakan bahwa Jaksa ICC Karim Khan telah melakukan "pekerjaan yang sangat penting" dan menyimpulkan bahwa pengadilan harus mengadili kedua pihak yang terlibat dalam konflik yang sedang berlangsung.

Dia menambahkan: “Pertanyaan mengenai pengakuan Irlandia terhadap negara Palestina adalah proyek jangka panjang, yang menunjukkan bahwa kami ingin melihat solusi politik dalam jangka menengah dan panjang, yang kami percayai sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik ini.

Sumber Berita / Artikel Asli : tempo