PDIP Tegaskan Sikap Kritis Oposisi untuk Kontrol Kekuasaan tapi Bukan Sekadar Beda Pendapat

 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP belum menentukan arah kebijakannya pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kendati demikian, politikus PDIP kerap menegaskan pentingnya sikap kritis oposisi untuk mengontrol kekuasaan.

Seperti yang disuarakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu. Melansir ANTARA, Masinton menilai sikap kritis pihak oposisi diperlukan dalam pemerintahan guna mengontrol kekuasaan.

Menurutnya, tak ada yang salah dengan istilah oposisi, bahkan merupakan bagian dari demokrasi.

Sistem kontrol pengawasan harus ada dalam sistem demokrasi agar pemerintahan berjalan efektif dan bermanfaat bagi rakyat.

"Perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan itu karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena," kata Masinton dalam diskusi daring bertajuk Demokrasi Tanpa Oposisi yang dipantau di Jakarta, Sabtu.

Lantas, bagaimana sikap PDI Perjuangan di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto?

Masinton belum mengungkap arah kebijakan partainya. Namun, dia menegaskan bahwa jika PDIP nantinya berada di barisan oposisi, tidak hanya sekadar berbeda pendapat dengan pemerintah.

Sebagai oposisi yang mengontrol kekuasaan, juga harus memberikan berbagai alternatif kebijakan.

PDIP yang selama 10 tahun ini menjadi partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi, bukan tanpa pengalaman sebagai partai oposisi.

PDIP telah menjadi oposisi pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun.

Kala itu, PDI Perjuangan konsisten berada di luar pemerintahan dan aktif memberikan berbagai alternatif kebijakan yang bisa dinilai oleh rakyat serta baik bagi sistem pemeriksaan dan penyeimbang (check and balance) dan kontrol dari luar pemerintahan.

"Ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan politik rakyat sehingga rakyat juga memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah," ucap dia.

Namun, ia mengingatkan bahwa berada di luar pemerintahan bukan berarti pihak oposisi membenci atau anti terhadap pemerintah.

"Itu stigma yang selalu salah selama ini karena kita belum mampu membangun kelembagaan demokrasi, termasuk melembagakan partai-partai politik yang ada di luar pemerintahan," tutur Masinton.

Kendati demikian, Masinton mengungkapkan PDI Perjuangan sejauh ini belum menentukan sikap politik akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia menyebutkan keputusan itu akan diambil saat Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan pada 24-26 Mei 2024. (*)

Sumber Berita / Artikel Asli : fajar

Baca Juga