Media asing tiba-tiba menyoroti Ganjar Pranowo. Ini terkait penegasannya yang tak akan bergabung dalam pemerintahan pemenang pemilu presiden (pilpres) 2024, Prabowo Subianto.
Hal ini setidaknya dimuat media Singapura, Channel News Asia (CNA). Media itu membuat artikel khusus berjudul "Former Indonesian presidential candidate Ganjar says will not join incoming Prabowo administration".
"Calon presiden Indonesia yang gagal, Ganjar Pranowo, telah menegaskan kembali bahwa ia tidak akan bergabung dengan pemerintahan mantan saingannya, Prabowo Subianto," tulis media itu, dikutip Rabu (8/5/2024).
"Menyatakan bahwa ia ingin mempertahankan pengawasan terhadap pemerintahan yang akan datang," tambahnya.
Dimuat pula komentar langsung Ganjar bahwa menjadi oposisi adalah pilihan yang tepat. Ini bisa menjadi cara paling efektif baginya untuk mengawasi pemerintah.
"Ganjar pada hari Senin juga mendesak para pendukungnya untuk tidak mengkritik pihak mana pun dalam pemerintahan," tambah laman itu lagi.
"Sementara itu, Ganjar menekankan bahwa parlemen harus menjadi platform yang tepat untuk menyampaikan kritik sehingga membantu memberikan pengawasan yang efektif terhadap pemerintah," tambah laman tersebut.
Mantan calon wakil presiden (cawapres) Ganjar, Mahfud MD juga disorot. Ini pun terkait komitmennya dalam memajukan demokrasi melalui berbagai platform, termasuk melalui partai dan gerakan politik.
"Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mengatakan, gerakan politik tidak hanya berasal dari partai politik, tetapi juga muncul dari masyarakat sipil, organisasi, dan media," muat CNA.
"Dia juga berencana untuk melanjutkan mengajar di universitas untuk memperbaiki apa yang dia katakan sebagai kelemahan"dalam sistem hukum saat ini di mana urusan dilakukan tanpa standar etika," sebut laman itu.
Sebelumnya, dimuat pula bagaimana Ganjar menyatakan bahwa partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), mungkin cenderung mengambil peran oposisi di parlemen.
Ini dilihat dari pernyataan yang baru-baru ini dibuat oleh ketua partai tersebut, Megawati Soekarnoputri.