Ahli filsafat Rocky Gerung mengkritik langkah politik yang dilakukan oleh Prabowo Subianto.
Prabowo Subianto baru-baru ini mengajak putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan diplomatiknya ke Uni Emirat Arab (UEA).
Rocky Gerung menyoroti fakta bahwa sebelumnya Jokowi dijanjikan akan memperkenalkan Prabowo kepada pemimpin-pemimpin dunia, namun yang terjadi justru sebaliknya.
Dalam pandangan Rocky Gerung langkah Prabowo ini mencerminkan dinamika politik yang menggelisahkan.
Dikutip dari youtube pribadinya, Rocky Gerung menjelaskan "Tetapi kalau kita ingat mau ngapain ke situ dan buat Gibran kan mau cari investasi buat IKN padahal kita tahu bahwa Jokowi pun sudah ditolak oleh Arab Saudi."
Lebih lanjut, Rocky Gerung juga menyoroti tentang etika politik yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
"Jadi sebetulnya itu proyek jalan-jalan dari Menteri Pertahanan bukan presiden karena belum dilantik," tambahnya.
Pertanyaan ini menjadi penting mengingat peran Gibran sebagai tokoh publik yang juga memiliki tanggung jawab moral terhadap kepentingan negara.
Dalam konteks ini, Rocky Gerung juga menyoroti tentang konsekuensi politik dan diplomatik yang mungkin timbul akibat langkah politik yang diambil oleh Prabowo.
Kritik-kritik yang dilontarkan oleh Rocky Gerung ini memberikan perspektif yang tajam terhadap dinamika politik dan diplomasi di Indonesia.
"Saya kira itu cuman basa-basi publik aja sebagai wakil terpilih faktanya Gibran pakai visa turis sebetulnya tuh dia sebagai turis saja," ucapnya.
Sebagai seorang intelektual Rocky Gerung menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip etika politik dan diplomasi dalam setiap langkah yang diambil oleh para pemimpin negara.
"Jadi begitu dinasti mulai bekerja maka seluruh keterangan birokrasi yang seharusnya weberion, weberion artinya tertib administrasi itu dilanggar aja," jelasnya.
Langkah-langkah politik harus selalu diarahkan untuk kepentingan negara dan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Pernyataan Rocky Gerung ini menjadi panggilan untuk introspeksi bagi para pemimpin dan masyarakat Indonesia dalam menjalankan politik dan diplomasi.
Serta pentingnya menjaga integritas dan moralitas dalam setiap tindakan politik yang diambil.***
