Ketua PWI Jatim Lutfi Hakim: Rusak Nama PWI Akibat Kasus Dugaan Korupsi Dana BUMN Oleh Hendri Bangun Ketum PWI Pusat

Jakarta — Kasus dugaan korupsi dan atau penggelapan dana bantuan BUMN untuk UKW (Uji Kompetensi Wartawan) RP.2,9 milyar oleh Ketum PWI Pusat, Hendri Ch.Bangun menimbulkan reaksi dari PWI daerah. Ketua PWI Jawa Timur, Lutfi Hakim, sebut kasus tersebut telah merusak nama besar organisasi PWI di daerah. Membuat malu dan mencoreng PWI yang dibangun bertahun-tahun.

Sikap kritis tersebut disampaikan Lutfi Hakim dalam rapat Zoom PWI Pusat dipimpin Hendri Ch.Bangun bersama dengan PWI Daerah di Jakarta membahas dan klarifikasi masalah  kasus dugaan korupsi dan atau penggelapan dana bantuan BUMN yang telah menjadi viral, sehingga Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat memberi sanksi teguran keras kepada Ketum PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun serta merekomendasikan tiga orang yang terlibat dipecat.

Sebagaimana diketahui publik dan viral, kasus dugaan Korupsi dan atau penggelapan dana bantuan/CSR/sponsorship Kementerian BUMN Rp.2,9 milyar dari total Rp.6 milyar makin panas. Dugaan korupsi dan atau penggelapan dana tersebut di buka Ketua DK PWI Pusat, Sasongko Tedjo dan Bendum PWI Pusat, Martin Slamet.

Kemudian DK PWI Pusat, tanggal 16 April 2024 memberikan sanksi Organisasi terhadap Ketum PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun berupa Peringatan Keras dan pengembalian uang yang dikuasai secara tidak sah Rp.1,7 milyar. Sementara Sekjen, Sayid Iskandarsyah, Wabendum, M.Ihsan dan Direktur UKM, Syarif Hidayatullah direkomendasikan dipecat/diberhentikan.

Dari rekaman video Zoom yang diperoleh Indonesian Journalist Watch (IJW) dengan gaya Jawa Timuran, Lutfi Hakim bicara jika apa yang dilakukan Ketum PWI Pusat, Hendri Ch.  Bangun mengupayakan dana untuk pelaksanaan UKW (Uji Kompetensi Wartartawan) merupakan fakta dan buktinya memang ada. Tentu patut di apresiasi.

Tetapi yang disorot Lutfi Hakim adalah fakta beredarnya berita tentang terseretnya nama PWI dalam kasus Ketua Umum PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun dan jajarannya. Ia menilai kasus tersebut sudah menyeret nama besar PWI. Menjatuhkan Marwah PWI yang sudah dibina dan bangun oleh beberapa generasi, bertahun tahun dengan penuh nilai. Ini sudah menghancurkan kepercayaan publik. Ini mendegradasi public trust. 

“Pak Ketum, kalau apa yang anda lakukan dengan teman teman itu menggalang dana. Bertemu Presiden. Semua itu untuk membangun citra PWI melalui edukasi pelatihan. Tapi citra ini diruntuhkan semuanya melalui berita berita yang enggak bener. Saya enggak tau di mana yang gak benernya. Tapi kita tau bahwa berita itu ada. Faktanya itu ada,” tegas Lutfi Hakim

Menurutnya akibat pemberitaan itu, PWI Pusat jangankan yang senior dan elit diatas. Di Propinsi sampai anggota di tingkat bawah, mungkin anggota muda, setiap ketemu mengatakan, malu saya. Orang-orang dibawah malu. Berita itu membuat kita malu semuanya. Ini fakta.

Lebih jauh Lutfi Hakim menyampaikan jika nilai nilai yang sudah dibangun, bukan saja di pusat, tapi kami yang ada di daerah, sudah bekerja keras bagaimana membangun citra PWI. Tapi kini dihancurkan oleh berita berita ini. Bukan beritanya yang salah, tapi apanya yang salah ini?

“Kita menyaksikan sirkus antara Dewan Kehormatan dengan Pengurus Harian. Bahkan antar pengurus, ini yang saya tonton, memperdebatkan soal pasal PD PRT. Naif lho ini. Kami dari daerah provinsi pemberi amanat. Ini fakta.

Jangan fikir teman-teman provinsi diam loh. Teman teman berfikir,” tegas Lutfi Hakim

Lutfi Hakim minta diakhiri yang namanya sirkus itu. Karena ini membuat nama PWI semakin terpuruk di ruang publik. Jangan PWI bikin show dan DK juga bikin show, kemudian muncul berita versi masing masing.Terus mau sampai kapan kalian ini mau menghancurkan nama PWI, ujarnya geram.

Lutfi Hakim pun memberi usulan kepada pengurus PWI Propinsi selaku pemberi mandat agar dibentuk Satgas terhadap masalah yang terjadi di PWI Pusat, termasuk polemik tentang sanksi dan audit. Hasil kerja Tim Satgas nanti di plenokan guna memutuskan dan menyikapi silang pendapat antara Pengurus Harian dan Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Sementara terkait dugaan korupsi dan atau penggelapan dana bantuan Kementerian BUMN itu, Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat bertanya langsung kepada Ketua Umum dan Sekjen PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun dan Sayid Iskandarsyah, apakah mereka benar ada mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Dijawab langsung, tidak.

Menanggapi pernyataan Ketua PWI Jatim, Lutfi Hakim dan Pertanyaan Ketua PWI Jabar, Hilman Hidayat, Ketua Umum Indonesian Journalist Watch (IJW), HM. Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta mengatakan, itu menunjukkan kegelisahan karena kasus dugaan korupsi dan atau penggelapan dana bantuan BUMN itu, telah menjadi perhatian masyarakat umum.

Ada dua hal yang jadi stressing, tutur pria berdarah Madura-Batak, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu yakni Pertama, pengurus PWI di Pusat, Daerah dan Anggota merasa dirugikan degan kasus Ketum PWI Pusat, Hendri Ch.Bangun Cs. Telah merusak nama baik PWI yang membutuhkan perhatian dari para pemberi mandat.

Kedua, Hendri Ch.Bangun telah berbohong menjawab pertanyaan Ketua PWI Jabar, Hilman Hidayat. Ia katakan tidak mengambil uang untuk kepentingan pribadi, tapi faktanya ada yang  dikembalikan Sekjen Sayid Iskandarsyah Rp.540 juta dan Hendri Ch.Bangun Rp.1.000.080.000,- Dalam konteks kepercayaan, mustinya banyak pihak yang sudah tidak percaya.

Baca Juga