Belakangan, banyak beredar di sosial media soal nama-nama calon menteri yang disebutkan bakal mengisi kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.
Dari bocoran yang beredar itu, total ada 61 nama-nama calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga nonkementerian.
Di antara nama-nama tersebut, banyak yang sudah dikenal oleh publik dan tidak asing.
Seperti Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian yang kini masih menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak tanggal 23 Oktober 2019 di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kemudian, ada juga pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang juga turut masuk dalam barisan calon menteri Prabowo-Gibran.
Diketahui, Hotman Paris ini merupakan salah satu Anggota Tim Hukum yang membela Prabowo-Gibran saat Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu, nama Ignasius Jonan juga masuk dalam daftar calon menteri tersebut.
Sebelumnya, Ignasius Jonan pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan sejak 27 Oktober 2014 hingga di-reshuffle oleh Presiden Jokowi dan digantikan Budi Karya Sumadi pada tangga 27 Juli 2016.
Kabinet Prabowo-Gibran juga memunculkan nama-nama baru yang cukup asing di telinga masyarakat Indonesia.
Seperti Benny Octavianus, Rauf Purnama, hingga Roberto Lumban Gaol.
Berikut daftar lengkap 61 nama calon menteri Prabowo-Gibran yang beredar itu.
- Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
- Menko Bidang Pangan, Gizi & Pembangunan Manusia: Erick Thohir
- Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup: Hatta Rajasa
- Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Tito Karnavian
- Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
- Wakil Menteri Pertahanan: M. Herindra
- Menteri Sekretaris Negara: Ahmad Muzani
- Wakil Menteri Sekretaris Negara: Nezar Patria
- Menteri Sekretaris Kabinet: Rosan Roeslani
- Menteri Dalam Negeri: Sufmi Dasco
- Menteri Luar Negeri: Fadli Zon
- Wakil Menteri Luar Negeri: Teuku Riefky Harsya
- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Joko Santoso
- Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Helmi Yahya
- Menteri Agama: Yaqut Cholil Qoumas
- Wakil Menteri Agama: Asep Saepudin Jahar
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yusril Ihza Mahendra
- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Hotman Paris Hutapea
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Arif Satria
- Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Ace Hasan Syadzily
- Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Terawan
- Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Benny Oktavianus
- Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati
- Wakil Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Grace Natalie
- Menteri Riset & Kepala BRIN: Dudung Abdurachman
- Menteri Ketenagakerjaan: Ahmad Doli Kurnia Tanjung
- Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Agus Jabo
- Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
- Wakil Menteri Perindustrian: Haris Rusly Moti
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Rauf Purnama
- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Oki Muraza
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Ridwan Kamil
- Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan
- Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Sri Mulyani Indrawati
- Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Kartika Wirjoatmodjo
- Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia
- Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Budi Arie Setiadi
- Wakil Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Kailani
- Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan
- Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
- Menteri Lingkungan Hidup: Budisatrio Djiwandono
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Bambang Eko S.
- Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Habiburokhman
- Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budiman Sudjatmiko
- Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Dedy Permadi
- Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Agus Harimurti Yudhoyono
- Wakil Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Raja Juli Antoni
- Menteri BUMN: Sakti Wahyu Trenggono
- Wakil Menteri BUMN: T. Helmi
- Menteri Kelautan dan Perikanan: TB Heru Rahayu
- Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: M. Riza Damanik
- Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
- Wakil Menteri Muda Pemuda dan Olahraga: Arief Rosyid Hasan
- Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Maruarar Sirait
- Wakil Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Sudaryono
- Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan: Roberto Lumban Gaol
- Kepala BIN: I Nyoman Cantiasa
- Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo Adi
- Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana
- Kepala Badan Penerimaan Negara: Bambang Brodjonegoro
- Kepala Staf Kepresidenan: Nusron Wahid
Prabowo-Gibran Bakal Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Sebelumnya, muncul isu jika Prabowo-Gibran akan membentuk sebanyak 40 kementerian di kabinet yang dipimpinnya mendatang.
Mengenai hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut, sejatinya pembentukan kabinet itu murni berada pada hak prerogatif dari Prabowo sebagai Presiden terpilih.
"Secara substansi, baik konstitusi itu ada di pak prabowo, sebagai presiden elected. Apakah besar efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau," kata Habiburokhman kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Dikatakan Habiburokhman, tidak masalah jika memang nantinya akan terbentuk banyak Kementerian, karena Indonesia sendiri merupakan negara besar yang juga memiliki tujuan dan cita-cita besar.
Jadi menurutnya, dengan melibatkan banyak pihak, tujuan untuk mewujudkan cita-cita itu akan semakin baik dilakukan.
Namun, di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, perlu ada dasar dan alasan jika ingin ada penambahan jumlah kementerian.
Sebab, sesuai UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian paling banyak berjumlah 34.
"Dengan rincian 4 Menko, 30 Menteri Bidang, yang memang keharusan untuk kepentingan percepatan kerja-kerja kebutuhan Pemerintahan bagi rakyat."
"Bukan karena kepentingan politik atau bagi-bagi kekuasaan yang berdampak kepada pemborosan anggaran," kata Junimart kepada wartawan, Jumat (10/5/2024).
Dia mengatakan bahwa penambahan kementerian juga harus mengubah nomenklatur.
"Penambahan kementerian untuk merubah nomenklatur kementerian harus merevisi UU 39/2008," tandas Politisi PDIP itu.