Mahfud MD: Baru Pertama Dalam Sejarah Putusan Sengketa Pilpres Ada Dissenting Opinion Hakim

 

Capres nomor urut 3 Mahfud MD merespons putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024, Senin (22/4/2024).

MK menyatakan menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan kubu pihak pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Namun, ada tiga dari delapan hakim menyatakan beda pendapat atau dissenting opinion dalam perkara sengketa Pilpres ini.

Tiga hakim MK itu adalah Saldi Isra, Enny Nurbainingsih, dan Arief Hidayat.

Mahfud mulanya mengatakan bahwa sidang MK ini bak sebuah teater atau pertunjukan drama yang disaksikan seluruh dunia.

"Kan saya sudah bilang ke MK. Sidang di MK ini adalah teater. Ini disaksikan seluruh dunia," kata Mahfud usai sidang MK, Senin (22/4/2024).

Mahfud kemudian menyoroti adanya dissenting opinion dari tiga hakim.

Menurutnya, pertama kali dalam sejarah ada hakim yang menyatakan dissenting opinon dalam memutus perkara hasil Pilpres.

"Dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah, baru yang hari ini ada dissenting opinion, sejak dulu tidak boleh pernah ada dissenting opinion."

"Karena hakim itu biasanya berembuk, karena ini menyangkut jabatan orang kita harus sama, dirembuk sampai sama. Nah ini mungkin tidak bisa disamakan jadi ada dissenting opinion pertama dalam sejarah," kata Mahfud.

Diketahui, MK baru saja mengetok palu mengenai sengketa hasil Pilpres 2024.

Hasilnya, gugatan dua pemohon yakni dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dinyatakan ditolak.

Majelis Hakim menyatakan, eksepsi Anies-Muhaimin berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan permohonan Anies-Muhaimin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

"Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di ruangan sidang MK, Senin (22/4/2024).

Dalam putusan yang diambil tersebut, terdapat tiga hakim konstitusi yang dissenting opinion atau berbeda pendapat.

Suhartoyo menyampaikan, tiga Hakim Konstitusi tersebut adalah Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.

"Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari tiga orang hakim konstitusi, yaitu hakim konstitusi Saldi Isra, hakim konstitusi Enny Nurbainingsih, dan hakim konstitusi Arief Hidayat," katanya.

Senada dengan putusan untuk pemohon I Anies-Muhaimin, hakim MK juga menolak gugatan kubu pemohon II, Ganjar-Mahfud.

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Suhartoyo asat membacakan amar putusan.

MK menilai dalil gugatan kubu Ganjar-Mahfud tidak beralasan menurut hukum.

Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo bersama Majelis Hakim MK Saldi Isra dan majelis Hakim MK Arief Hidayat memimpin sidang sengketa pemilu 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Sidang dengan agenda putusan perselisihan hasil pilpres 2024 dihadiri para pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Pemohonan pemohon tidak beralasan hukum," tuturnya.

Adapun salah satu yang dipertimbangkan MK menolak gugatan Ganjar-Mahfud terkait permintaan didiskualifikasinya capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Selain itu, MK juga menganggap KPU telah melakukan langkah-langkah sesuai aturan dalam menindaklanjuti putusan MK Nomor 90 tekrait perubahan syarat batas usia capres-cawapres.

Tak hanya itu, MK juga menyatakan adanya nepotisme hingga cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal munculnya putusan nomor 90 tidak beralasan menurut hukum.

MK juga menyatakan, tidak ada bukti di mana Jokowi melakukan cawe-cawe sehingga mempengaruhi raihan suara Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024..

Sumber Berita / Artikel Asli : tribunnews

Baca Juga