Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, merespons pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, yang menantang perbankan nasional untuk masuk investasi mendanai smelter nikel.
David Sumual mengungkapkan sebenarnya eksposur perbankan di hilirisasi nikel saat ini sudah cukup besar.
"Dan sebenarnya banyak bank-bank bahkan bank swasta, termasuk BCA juga masuk. Lumayan besar eksposur kita di hilirisasi nikel," kata David saat Diskusi Mini Studio BCA di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (2/3).
David mengakui pembiayaan untuk sektor smelter mineral tambang seperti hilirisasi nikel tidak lepas dari tantangan. Namun, ia menilai bagi perbankan hal itu juga bisa menjadi peluang.
"Tapi ada satu kendala untuk hilirisasi memerlukan capital dan human capital. Capitalnya sendiri juga banyak perlu USD based liquidity. Ini kita kan enggak bisa produksi, kalau Amerika tinggal cetak. Kalau kita perlu underlying liquidity juga," kata David.
Sementara, gelontoran investasi smelter nikel yang masuk Indonesia masih berupa mata uang dolar yang masuk baik lewat investasi maupun perdagangan ekspor.
"Jadi kendalanya di situ. Karena pendanaannya tidak semuanya rupiah sedangkan kita bank-bank nasional kuatnya di pendanaan rupiah," tutur David.
Sebelumnya, Bahlil menanggapi Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri, yang menyebut smelter nikel di Indonesia banyak dikuasai China. Bahlil mengatakan kalau tidak mau smelter nikel di Indonesia banyak dikuasai China, maka harusnya perbankan nasional berani membiayai pembangunan smelter dalam negeri.
"Yang dimaksud oleh Bang Faisal itu adalah kenapa pabriknya investasinya lebih banyak orang China. Kasih tau ke perbankan nasional kita agar segera biayai pengusaha nasional yang melakukan pembangunan smelter," kata Bahlil, Rabu (14/2).
Bahlil menjelaskan, 80 persen Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Indonesia adalah milik Indonesia. Akan tetapi pihak yang banyak berinvestasi untuk smelter nikel adalah dari luar negeri, termasuk asal China.
"Kenapa investor China paling banyak? Karena dia yang menyiapkan pembiayaannya. Kalau mau begitu Indonesia bisa, tapi pakai perbankan karena itu bukan intervensi dana APBN," tutur Bahlil.
