Demokrasi di Indonesia tengah berduka. Ini pasca Pemilu 2024 yang beraroma kuat sarat dugaan kecurangan. Sehingga, memunculkan gerakan rakyat yang mendesak DPR RI menggunakan hak angket. Sekaligus pintu untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo.
“Saya sebut demokrasi kita sedang berduka. Fenomena ini menggambarkan ada segelintir orang (oligarki, red) yang berusaha merebut kedaulatan rakyat dengan cara paksa dan tidak beradab,” terang Assoc. Prof. Dr. Muhamad Fajar Pramono, M.Si, akademisi asal Ponorogo, Jawa Timur, kepada KBA News, Sabtu, 2 Maret 2024.
“Serta tidak mengindahkan konstitusi. Sebagian politisi menyebut pemilu paling brutal,” imbuh dosen Universitas Darussalam (Unida) Gontor Ponorogo tersebut.
Menurut dia, hal ini tidak bisa dilihat semata-mata sebagai political game. Atau urusan menang dan kalah dalam politik. Jadi semua pihak punya tanggung jawab untuk mengembalikan marwah demokrasi di bumi Indonesia.
Kalangan akademisi dan aktivis punya tanggung jawab besar dalam hal ini. Tidak harus dilihat posisi politiknya. Mereka punya tanggung jawab yang besar dalam merekonstruksi dasar-dasar demokrasi dan etika politik. “Baik secara filosofis maupun konseptual,” ungkap alumni S3 UGM Yogyakarta itu.
Sedangkan politisi idealis harus berjuang melalui saluran-saluran konstitusional baik jalur politik (hak angket) maupun jalur hukum (MK).
Adapun mahasiswa yang membawa simbol gerakan moral bersama rakyat untuk merebut kembali hak-hak konstitusional agar demokrasi kembali pada jalan yang benar (on the track).
“Kekuasaan itu bisa untuk kepentingan keluarga atau kroninya,” papar Fajar yang kuliah S1 dan S2 di Universitas Airlangga Surabaya tersebut.
