Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus menerima laporan dugaan potensi pelimpahan suara untuk memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen terhadap salah satu partai politik.
Hal itu disampaikan lantaran proses rekapitulasi saat ini diberhentikan sementara pada tingkat kecamatan.
"Satu, mencurigai ini ada operasi untuk menyelamatkan partai tertentu yang udah kebelet pengen masuk DPR," kata Deddy saat dikonfirmasi, Senin (19/2).
Dia menyampaikan, partai tersebut saat ini tengah dekat dengan Istana. Sehingga, menurut Deddy, partai-partai yang berpotensi tak lolos parlemen akan dilimpahkan suaranya untuk partai tersebut.
"Saya dengar kabar bahwa ada operasi agar suara partai kecil akan diambil untuk dialihkan, terutama Partai Perindo, Gelora dan Partai Ummat," ungkap dia.
Deddy mengaku menerima informasi tersebut dari masyarakat yang terlibat dalam proses pengawalan suara di bawah. Dia ingin masyarakat secara luas ikut mengawal potensi kecurangan seiring keputusan KPU menghentikan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Padahal, kata Deddy, KPU tidak memenuhi syarat force majeure untuk mengambil keputusan tersebut. Dia menilai, penghentian rekapitulasi suara dengan alasan Sirekap hanya mengada-ada.
"Sirekap itu dimatiin, dibuang, dikubur enggak ada urusan sama penghitungan suara. Tiap tahun itu penghitungan mereka itu selalu bermasalah. Enggak tahu saya untuk apa dibuat-buat, buang-buang anggaran," ucap dia.
Dia khawatir penghentian rekapitulasi di kecamatan justru berpotensi memunculkan banyak kecurangan utak-atik suara. Deddy mengingatkan bahwa perolehan suara semua partai saat ini akan berpengaruh pada pencalonan presiden di pemilu berikutnya.
"Yang mau diambil itu suara partai-partai kecil yang tidak lolos threshold. Itu saya sampaikan ke publik supaya jaga-jaga. Supaya partai-partai yang saya sebut itu tidak dirugikan. Karena itu nanti berpengaruh untuk pemilu berikutnya. Treshold untuk presiden," imbuh Deddy.
