Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai seluruh tahapan proses Pemilu 2024 menjadi sia-sia jika akhirnya terjadi kecurangan yang sangat masif.
Ketua Tim Penjadwalan TPN Aria Bima menyebut kecurangan tersebut jelas mengotori prinsip etika demokrasi.
“Untuk apa ada Pemilu jika akhirnya ‘diclosing’ dengan tindakan-tindakan yang menodai prinsip-prinsip etika demokrasi,” kata Aria Bima di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).
Politikus PDIP itu lantas menyebut jika kecurangan dilakukan maka tak perlu lagi menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Cukup lakukan intimidasi kepada kepala desa agar paslon menang.
“Kalau seperti ini caranya, Pilkada nanti pun tak perlu ada.
Cukup takut-takuti saja kepala desa atas pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desanya supaya calon kepala daerah itu bisa dapat suara banyak,” jelas dia.
Lebih lanjut, Aria pun menyebutkan satu persatu berbagai kecurangan yang dilakukan untuk memenangan pasangan capres-cawapres tertentu di Pilpres 2024.
Yakni, mulai dari politisasi bansos, diskon pupuk bersubsidi, pembagian sertifikat tanah secara massif, penekanan aparat desa, tidak netralnya aparat, politik uang, hingga yang terbaru adanya manipulasi perolehan suara dalam sistem rekapitulasi KPU atau Sirekap. “Tentu ada motif kenapa dikacaukan.
Kalau seperti ini caranya, untuk apa ada debat, kampanye akbar, pembentukan tim narasi, tim substansi, mengumpulkan tim intelektual pradebat dan lain-lain,” jelas Aria.
“Tak ada artinya semua itu kalau akhirnya seperti ini. Bahkan merekap suara pun keliru. Tak perlulah ada pemilu kalau hasil akhirnya pun sudah diketahui sebelumnya,” tambah Aria
