Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai debat terakhir Calon Presiden (Capres) yang digelar Minggu (4/2/2024) sama sekali tak menyentuh persoalan fundamental pendidikan nasional.
Tema pendidikan yang diperdebatkan sejauh ini gagasan pendidikan ketiga capres hanya berbersifat gimmick dan normatif saja.
Belum lagi, ketiga capres belum memperhatikan data-data riil aktual serta tidak menawarkan solusi kongkrit yang menunjukan ragam masalah kualitas pendidikan Indonesia saat ini.
“Menyimak debat capres isu pendidikan, P2G menilai belum menyentuh persoalan fundamental pendidikan nasional,” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim kepada wartawan, Senin (5/2/2024).
Menurut Satriwan, setidaknya ada permasalahan yang tidak disinggung para Capres dan Cawapres saat debat terakhir.
Salah satunya, nilai literasi dan matematika yang masih rendah. Dari data Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) tahun 2022, terungkap fakta bahwa 1 dari 2 anak Indonesia belum mampu mencapai kompetensi minimum literasi dan 3 dari 4 anak Indonesia belum mencapai kompetensi minimum numerasi.
Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, kata dia, skor hasil PISA Indonesia 2022 yang terus merosot tajam.
"Skor Numerasi Matematika Indonesia (366) sama dengan Palestina yang kondisinya jauh lebih tidak stabil karena sekolah mereka porak poranda akibat perang," ujarnya.
Adapun, dari Skor Literasi Membaca Indonesia, data menunjukkan pada 2022 lalu, menunjukkan Indonesia yang terendah di antara skor PISA tahun-tahun sebelumnya.
Skornya yakni sebesar 359. Pada 2009 Indonesia pernah mencatatkan skor PISA literasi membaca sebesar 402.
“Belum ada tawaran perbaikan kongkrit dan signifikan mengenai problematika mendasar rendahnya literasi dan matematika anak Indonesia," tuturnya.
Kemudian, lanjut, Satriwan para capres juga tidak menyinggung bagaimana peringkat Indeks Kompetitif Global Indonesia.
Padahal indeks ini sangat berkorelasi dengan pendidikan, karena bagaimana pun kebijakan pendidikan nasional akan menentukan seberapa kompetitif peserta didik sebagai sumber daya manusia Indonesia ketika bersaing secara global nanti.
Bahkan, dari data Global Competitive Index (GCI) 2023, Indonesia belum bisa melampaui posisi Malaysia (27), Thailand (30) dan Singapura (4).
“Dalam GCI, Indonesia memang melompat 10 peringkat, namun sayangnya belum bisa menyalip tetangga sesama Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand dan Singapura," tuturnya.
Bila merujuk Human Capital Index (HCI) 2020, Indonesia menempati posisi 96 dari 174 negara.
Artinya berdasarkan capaian pendidikan dan status kesehatannya, diperkirakan anak Indonesia yang lahir tahun 2020, 18 tahun kemudian hanya dapat mencapai 54% dari potensi produktivitas maksimum.
"Indeks inilah tidak disentuh dan tidak diberi solusi kongkrit oleh ketiga Capres dalam debat terakhir," tuturnya.
Belum lagi, lanjutnya, dari data Badan Pusat Statistik sampai Februari 2023 terdapat 7,99 juta pengangguran di Indonesia.
Pengangguran tertinggi masih lulusan SMK sebesar 9.60%, sedangkan lulusan SMA 7,69%.
Sementara, Tahun 2021, lulusan SMK tertinggi menyumbang 11,45% dari total 7,99 juta pengangguran di Indonesia.
Tahun 2023 turun menjadi 9,60%. Artinya selama dua tahun terakhir upaya pemerintah menggenjot pendidikan vokasi hanya berhasil mengurangi 1,85% pengangguran SMK.
"Lagi-lagi para Capres tidak menyentuh persoalan fundamental pendidikan," terangnya.
Sementara itu, untuk angkatan kerja lulusan SD masih mendominasi. Dari BPS menunjukan sampai tahun 2023 secara bertingkat angkatan kerja lulusan SD 39,76%, lulusan SMA 19,18%, lulusan SMP 18,24%, sisanya lulusan Perguruan Tinggi D1-3 2,20% dan D4, S1,S2,S3 sebesar 9,13%.
Hal ini menunjukkan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih dihasilkan lulusan SD. Namun ini juga tidak disentuh dalam debat Capres terakhir.
“Kenapa keterserapan angkatan kerja lulusan SD masih dominan? Mestinya makin tinggi jenjangnya, maka makin besar angkatan kerjanya. Ini seharusnya bisa dijawab dalam Debat Capres, tapi tidak disentuh," tandasnya.
Sebelumnya, Anies menyinggung untuk meningkatkan kualitas guru dan dosen, maka kesejahteraan tenaga pendidik harus diutamakan.
Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto kemudian sepakat dengan capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait langkah untuk peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru dan dosen di Indonesia.
"Secara garis besar ya, secara objektif saya, menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin, maklum beliau mantan menteri pendidikan begitu. Tapi nggak saya sangat sependapat," kata Prabowo, Minggu (4/2/2024) malam.
