%20(Custom)%20(1).jpg)
Isu mengenai dinasti politik di Indonesia menjadi perbincangan hangat tak hanya di Tanah Air, tapi juga di dunia internasional. Apalagi ada dua media asing yang turut membicarakan persoalan ini
Baru-baru ini, salah satu media Jerman, Handesblatt menyoroti langkah politik Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo yang maju sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Menurut media tersebut, pencalonan Gibran dipandang sebagai pembangunan dinasti politik yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia.
Kemunduran demokrasi di Indonesia juga sempat diberitakan oleh media yang berbasis di Amerika Serikat, Time.
Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan, karena sudah memikirkan media asing, fenomena dinasti politik di Indonesia sudah sangat nyata.
“Kami memandang, kondisi klarifikasi demokrasi di Indonesia yang menjadi sorotan dua media asing tersebut merupakan persoalan politik yang nyata-nyata terjadi dan sulit untuk dibantah, terutama jika mencermati dinamika politik pemilu tahun 2024,” ujar Gufron kepada wartawan, Jumat (3/11/2024). 2023).
Menurutnya, keputusan kontroversial Mahkah Konstitusi (MK) yang memberi tiket bagi langkah pencawapresan Gibran merupakan puncak gunung es dalam konstitusi demokrasi Indonesia.
Karena jauh sebelumnya terjadinya argumen tersebut telah banyak diangkat oleh sejumlah pakar dan analis politik.
Jokowi, kata Gufron, bukannya memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia, malah semakin melemahkan demokrasi dengan membangun dinasti politik yang sarat dengan praktik kolusi dan nepotisme.
“Kami menilai, kondisi contoh demokrasi di akhir era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi, mengingat demokrasi merupakan capaian politik yang diperjuangkan dengan susah payah pada tahun 1998 dan harus terus dipertahankan,” jelasnya .
“Dibutuhkan adanya bangunan gerakan pro demokrasi untuk menyelamatkan demokrasi dari contoh, termasuk dengan menjadikan politik elektoral sebagai momentum dan media untuk mengoreksi seluruh kebijakan dan langkah politik Presiden Joko Widodo,” katanya.
Sebelumnya, kontroversi keputusan MK tersebut juga menjadi sorotan di dalam negeri yang berbuntut diadakannya sidang etik terhadap hakim konstitusi yang terlibat dalam keputusan tersebut.
Mereka menjalani sidang etik yang dipimpin Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diketuai oleh Jimly Asshiddiqie. Saat ini, kesimpulan dalam hal tersebut akan diumumkan pada minggu depan.
Terkait keputusan yang sudah ditetapkan oleh MK, masih ada kemungkinan akan berubah. Namun hal tersebut dikatakan Jimly bergantung pada permohonan dan MKMK.
