Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku sudah berkomunikasi dengan Tim Anies-Muhaimin (AMIN) untuk bersama-sama meluruskan demokrasi.
Namun, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali membantahnya, ia meminta agar tak melibatkan AMIN dalam konteks tekanan kekuasaan yang dirasakan TPN Ganjar-Mahfud.
Menanggapi perbedaan persepsi itu, pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai, sikap NasDem tersebut merupakan bukti konsistensi sikap sebuah partai politik.
“Saya melihat ini poin plusnya NasDem, ada konsistensi dukungan kepada Jokowi. Artinya walaupun NasDem punya capres sendiri berbeda jalan dengan Jokowi, tetapi NasDem konsisten ada di pemerintahan, ada bersama Jokowi. Itu yang kita lihat dari NasDem," kata Ujang kepada wartawan, Selasa (21/11).
"Walaupun Jokowi atau pemerintah melihat NasDem berbeda, tetapi itulah konsistensi mengawal Jokowi sampai akhir,” sambungnya.
Ujang melihat pernyataan Ahmad Ali dan Anies secara politik sudah tepat. Menurut Ujang, PDIP kini sedang mencari kawan, untuk mengkritisi Jokowi atau yang lebih ekstrem melawan Jokowi, sejak Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo.
“Ya apa yang disampaikan oleh Ahmad Ali, oleh Anies, itu sudah benar tidak mau mengurusi hal-hal seperti itu, walaupun sudah ada tekanan sejak lama,” terang Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini.
Senada juga disampaikan, analis politik Silvanus Alvin. Ia memandang, PDIP secara terbuka menunjukkan sikap fight back terhadap Jokowi. Ia menilai, publik akan menangkap kesan bahwa PDIP menunjukkan inkonsistensi.
Polemik tekanan kekuasaan itu juga dinilai akan mempengaruhi secara positif persepsi publik pada Partai NasDem. Sebab, AMIN hanya mau fokus dengan strategi komunikasinya.
“Ini baik bagi NasDem, karena mereka tahu fokusnya di mana yang harus mereka berikan, soal ada 'tekanan-tekanan' pernah disinggung oleh Anies dalam forum publik, tapi tidak mereka jadikan narasi itu sebagai fokus utama,” tegas Alvin.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui, indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar-Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho. Hasto mengatakan PDIP juga membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024.
"Oh, ya cukup banyak. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama, sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," ujar Hasto di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11)