Ketua Harian DPP Partai Garindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi terkait rapor merah yang diberikan Ganjar Pranowo bagi penegakan hukum era Presiden Jokowi.
Dia mempertanyakan rapor merah Ganjar itu apakah berdasarkan evaluasi pribadi atau dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
"Saya belum tahu apakah itu evaluasi pribadi atau evaluasi tim pemenangan nasionalnya Ganjar-Mahfud," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, (20/11/2023).
Wakil Ketua DPR ini kemudian menyinggung posisi Mahfud Md selaku cawapres Ganjar yang masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Pasalya, menurut Dasco, Mahfud masih bertanggung jawab terhadap baik buruknya penegakan hukum di Indonesia. "Kalau saya lihat juga di situ kan ada Pak Mahfud, sebagai penanggung jawab Polhukam.
Sehingga, nanti beliau silakan, saya enggak mau berkomentar lebih banyak karena belum tahu apakah itu kebijakan, evaluasi personal atau dari tim evaluasinya," ungkap dia.
Diberitakan sebelumnya, capres koalisi PDIP Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum hingga demokrasi di era pemerintahan Jokowi menurun setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.
“Ya, dengan kasus ini [putusan MK], jeblok,” kata Ganjar dalam acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023).
Dari skala 1 sampai 10, Ganjar memberi skor 5 karena merasa adanya rekayasa dan intervensi dalam penegakan hukum, salah satunya dalam putusan MK tersebut.
“Rekayasa dan intervensi yang membikin itu kemudian independensi menjadi hilang,” ucap mantan Gubernur Jawa Tengah itu
