Reshuffle Kabinet, Pengamat: Wajar Partai Demokrat Dapat Jatah Menteri, Posisinya Bukan Lagi Oposisi

 

Wacana reshuffle kabinet kian santer belakangan ini. Partai Demokrat disebut bakal masuk untuk mengisi posisi kursi yang bakal kosong.

Ada dua peristiwa penting terjadi sehingga isu reshuffle kabinet kian kencang. Peristiwa itu sejumlah menteri terseret kasus korupsi dan pertemuan Jokowi dan SBY, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan mengatakan, reshuffle kabinet saat ini memang terbuka karena ada beberapa menteri yang kini tersandung masalah hukum. Dan peluang Demokrat dapat jatah sangat besar.

"Kalaupun terjadi reshuffle kabinet dan jatah tersebut diberikan kepada Demokrat, saya kira wajar," kata Yusak, Kamis 5 Oktober 2023.

Menurut Yusak, dengan bergabungnya Demokrat ke poros Prabowo, posisi Demokrat tidak lagi sepenuhnya mewakili kelompok oposisi. Bahkan Demokrat berkomitmen untuk melanjutkan program pemerintahan Jokowi yang baik.

"Jadi kalau Demokrat bergabung di kabinet, saya kira rasional," katanya.

Apalagi gaya kepemimpinan Jokowi memang akomodatif, bahkan cenderung menginginkan tidak ada oposisi.

Kata Yusak, pertemuan Jokowi-SBY bisa saja ditafsirkan sebagai upaya Jokowi memperkuat stabilitas politik.

Jokowi perlu dukungan pengganti dari Nasdem yang dianggap tidak sejalan lagi dengan Jokowi karena mencapreskan Anies.

"Peluang Demokrat masuk kabinet sebenarnya terbuka," tandas Yusak.

Isu reshuffle kabinet ditanggapi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menilai reshuffle kabinet kurang kondusif dilakukan menjelang masa pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024.

"Itu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta.

Pasalnya, setiap partai pemilu tengah mempersiapkan diri menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.

Untuk itu, dia meminta Presiden Joko Widodo lebih baik mengoptimalkan pelaksanaan program-program kerja yang sudah dicanangkan.

Kendati demikian, menurut Hasto, reshuffle bisa saja dilakukan jika ada menteri yang terjerat kasus hukum. 

Sumber Berita / Artikel Asli : Kilat

Baca Juga