Jakarta - Pernyataan KPK yang menyebut adanya dugaan uang hasil korupsi yang dilakukan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengalir ke Partai NasDem berbuntut panjang. KPK dan NasDem saling berbalas respons menanggapi dugaan itu.
Adanya dugaan aliran uang korupsi ke NasDem itu mulanya disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers penahanan politikus NasDem itu sebagai tersangka korupsi di Kementan, Jumat (13/10). Alexander mengatakan KPK menemukan aliran uang korupsi SYL digunakan untuk kepentingan NasDem.
"Ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai NasDem dengan nilai miliaran rupiah," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Tudingan itu pun dibalas NasDem. Ketua DPP Partai NasDem yang juga anggota Komisi III DPR, Taufik Basari atau Tobas, mempertanyakan integritas dan independensi KPK. Dia lantas bertanya 'apakah masih bisa keterangan KPK dipercayai'.
Tobas juga mempertanyakan bukti aliran dana ke partainya. Dia pun menilai menilai ada yang janggal terkait pernyataan Alexander Marwata soal aliran uang untuk kepentingan Partai NasDem.
"Dan yang terakhir keterangan Alex Marwata yang juga janggal. Dalam keterangannya, Alex mengatakan sebagai bukti permulaan adalah penggunaan dana sebesar Rp 13,9 M. Tapi kemudian ia menambahkan bahwa selain itu penelusuran lebih lanjut masih terus dilakukan tim penyidik yang salah satunya soal aliran uang untuk kepentingan Partai NasDem dalam jumlah yang tidak dirinci hanya disebut miliaran rupiah, Alex menjelaskan suatu hal yang akan ditelusuri lebih lanjut, yang masih dicari-cari, tapi sudah diangkat ke publik," ujarnya.
Respons NasDem yang meradang pun kemudian dibalas KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan pihaknya yang telah menjerat SYL dengan pasal tindak pidana pencucian uang akan mendalami aliran uang korupsi sang mantan menteri, termasuk dugaan yang mengalir ke NasDem.
"Namun pada proses penyidikan tidak juga harus kami buka semuanya karena hasil penyidikan kami akan pertanggungjawabkan nanti pada saatnya di hadapan majelis hakim," kata Ali kepada wartawan, Sabtu (14/10/2023).
Masih tak terima, NasDem kembali buka suara, kali ini melalui Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni. Dia mengklaim telah mengecek rekening resmi partai dan tidak ada aliran dana korupsi dari SYL.
"Saya sebagai Bendahara Umum DPP menyatakan membantah, bahwa tidak ada aliran terkait yang disampaikan oleh Pak Alex Marwata. Saya selaku Bendahara Umum tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai, resmi rekening partai," ucap Sahroni dalam konferensi pers, Sabtu (14/10/2023).
Simak Video 'Buntut Dugaan Aliran Dana SYL Buat NasDem Pikir-pikir Somasi Alex Mawarta':
Sahroni pun menyayangkan tudingan tersebut. Menurut dia, pernyataan mengenai adanya dugaan aliran uang korupsi SYL mengalir ke partainya tendensius. NasDem bahkan terbuka melayangkan somasi ke Alexander Marwata.
"Ini sangat merugikan kami karena secara terbuka Pak Alex menyampaikan ini sebagai informasi yang diduga ada aliran ke partai. Yang saya sayangi lagi, kenapa mesti kok seolah-olah penyampaian Pak Alex ini tendensius ke partai kami. Kenapa benci bener, kok seolah-olah kita ini busuk banget," katanya.
Berpotensi untuk disomasi, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pun angkat bicara. Alexander mengatakan pernyataannya terkait tidak datang secara tiba-tiba. Keterangan itu didapat berdasarkan serangkaian proses penyelidikan hingga penyidikan.
"Apa yang saya sampaikan kemarin tentunya berdasarkan alat bukti yang diperoleh pada saat penyidikan. Dan itu bukan pernyataan pribadi. Tetapi saya mewakili pimpinan dan lembaga," kata Alex saat dihubungi, Sabtu (14/10/2023).
Sementara, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa dugaan aliran hasil korupsi SYL mengalir ke Partai NasDem itu berasal dari temuan penyidik. Temuan itu kini masih terus didalami oleh KPK.
"Hal itu sebagaimana telah dijelaskan oleh pimpinan KPK, Bapak Alexander Marwata, dalam konpers penahanan Tersangka SYL dan MH pada Jumat (13/10), di mana salah satu aliran uangnya diduga ditujukan untuk kepentingan salah satu partai politik," jelas Ali.
Ali meyakini NasDem akan mendukung proses hukum terhadap SYL yang tengah dilakukan oleh KPK. Dia mengatakan NasDem dan partai politik lain telah berkomitmen menolak politik uang jelang Pemilu 2024.
"KPK meyakini partai politik dimaksud tentunya akan mendukung proses penegakan hukum tindak pidana korupsi ini. Sebagaimana komitmen seluruh partai politik yang akan ikut dalam kontestasi Pemilu 2024 nanti, baik nasional maupun daerah, untuk memerangi korupsi dan menolak praktik-praktik money politics," ujar Ali.
Tak berhenti di situ, NasDem kembali angkat bicara. Waketum NasDem Ahmad Ali kemudian menjelaskan bahwa SYL pernah berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial saat pandemi COVID-19. Dia pun bertanya-tanya apakah hal demikian lalu dianggap aliran uang.
"Harusnya tanya Pak SYL pernah memberikan apa ke pada NasDem. Jangan-jangan bantu sembako, membantu masyarakat sembako, terus kemudian dianggap itu aliran uang begitu? Apakah itu bisa diklasifikasi sebagai aliran uang?" kata Ahmad Ali saat dihubungi, Sabtu (14/10/2023).
Ali memastikan NasDem tidak pernah menerima uang dari para menterinya. Dia mengatakan saat SYL memberi bantuan sembako tidak ditanya apakah pemberian itu hasil korupsi atau tidak.
"Kalau kemudian SYL ketika kerja bakti atau bakti sosial bagi-bagi sembako di masa pandemi terus kemudian DPP meminta partisipasi semua kader, terus apakah kita akan bertanya ini uang korupsi atau bukan. Yang bisa saya pastikan adalah NasDem tidak pernah menerima uang dari para menteri," ujarnya.
"Kita pernah kerja sosial dulu di Pulau Seribu. (Bantuan yang diberikan SYL) sembako dan kita juga kerja bakti," imbuhnya.
