Puluhan guru honorer pendidikan agama Islam Kabupaten Bekasi menggelar longmarch menuju Istana Negara Jakarta, mereka kecewa diduga maladministrasi dalam formasi PPPK.
Mereka berasal dari Forum Guru Honorer Pendidikan Agama Islam (FKGHPAI), menggelar longmarch atau jalan kaki dari kantor Bupati Bekasi menuju Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Aksi ini sudah dilakukan sejak Selasa (10/10/2023), mereka berjalan kaki sambil membawa spanduk lengkap dengan seragam cokelat.
Selain menuju Istana Negara, puluhan guru honorer ini juga akan menyambangi Ombudsman RI untuk melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Ketua FKGHPAI Muhammad Unin Saputra mengatakan, terdapat 69 guru honorer pendidikan Agama Islam di Kabupaten Bekasi yang nasibnya terkatung-katung.
"Kami mewakili guru honorer dari 23 kecematan melakukan longmarch ke kantor Ombudsman dan Istana Presiden untuk melaporkan dugaan perbuatan yang disengaja oleh pejabat Kabupaten Bekasi," kata Unin, Rabu (11/10/2023).
Dugaan perbuatan disengaja atau maladministrasi lanjut Unin, terjadi dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru pendidikan agama Islam.
Pada 2021, Pemkab Bekasi mengusulkan formasi PPPK sebanyak 699 yang terdiri dari guru sekolah dasar dan menengah.
Namun pada saat hendak mendaftar, formasi yang semula tersedia tiba-tiba terkunci sehingga puluhan guru honorer ini tak bisa mendaftar.
Di tahun berikutnya pada 2022, Pemkab Bekasi justru sama sekali tidak mengusulkan formasi guru pada penerimaan PPPK.
"Pejabat guru honorer Kabupaten Bekasi sengaja tidak mengusulkan formasi PPPK untuk guru honorer agama Islam," terang dia.
Guru honorer Pendidikan Agama Islam Kabupaten Bekasi gelar longmarch menuju Istana Negara, kecewa diduga ada maladministrasi dalam formasi PPPK, Rabu (11/10/2023).
Anehnya, pada 2023 ini Pemkab Bekasi muncul lima formasi PPPK terdiri dari tiga formasi untuk guru SMA, dua sisanya untuk SD dan SMP.
Unin menilai, formasi PPPK guru 2023 di Kabupaten Bekasi ini tak wajar lantaran wewenang SMA ada di tingkat provinsi.
Hal ini lanjut dia, merupakan tindakan yang disengaja dan cacat administrasi sehingga perlu dilaporkan.
"Ini yang mau kami tuntut, termasuk untuk penerimaan di 2021 dan 2022 kenapa Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak mengusulkan penerimaan sementara di tahun ini membuka formasi yang tidak sesuai," jelas dia.
Aksi longmarch puluhan guru honorer Pendidikan Agama Islam (PAI) rencananya akan tiba di Kantor Ombudsman pada Kamis (12/10/2023) besok dan dilanjutkan ke Istana Negara.
"Kami menginap atau beristirahat di masjid-masjid atau musala sepanjang perjalanan, kalau hari ini tidak sampai kemungkinan besok kami tiba di kantor Ombudsman," jelas Unin.
