Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi tengah mengerahkan berbagai upaya dalam mengehentikan pertumpahan darah antara Palestina dan Israel.
Retno menyampaikan, Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tidak mampu menjalankan fungsinya. Didukung Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia ingin mendesak Sidang Majelis Umum PBB untuk mengadakan emergency session.
"Pertama, menghentikan kekerasan segera. OKI harus mengerahkan segala upaya untuk mendesak dilakukannya gencatan senjata sesegera mungkin," tegas Retno, dalam press briefing, dikutip Kamis (19/10/2023).
Kedua, Indonesia mendesak agar OKI memastikan kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan dan keselamatan.
Retno menilai, memblokade akses listrik, air, dan BBM, serta menghukum warga sipil, bertentangan dengan hukum internasional.
"Setiap detik sangat berarti bagi warga Palestina yang terancam hak-hak dasarnya," pungkasnya.
Oleh karena itu, OKI harus mendesak semua pihak yang relevan untuk membuat humanitarian corridor di Gaza dan memastikan hukum humaniter internasional dihormati.
"Upaya apapun yang mengarah kepada pengusiran penduduk di Gaza harus ditolak," tukas Retno.
Ketiga, Indonesia juga mendesak agar OKI bisa mengatasi akar konflik. Retno berujar, perdamaian abadi tidak akan tercapai tanpa terpenuhinya hak bangsa Palestina.
"OKI harus mendesak dilanjutkannya proses perdamaian yang berarti untuk mencapai two-state solution sebagai satu-satunya jalan," tekannya.
Di akhir pernyataan, Indonesia mengingatkan kembali bahwa OKI didirikan untuk membebaskan bangsa Palestina.
"Sekarang waktunya bagi OKI untuk bertindak dan kita harus bertindak Bersama-sama," ucap Retno.
Retno menekankan, Indonesia tidak ingin melihat situasi Gaza sekarang ini digunakan oleh Israel dan negara-negara lain untuk menghilangkan isu Palestina dan hak-hak rakyat Palestina.
"Jangan biarkan Israel terus melanjutkan okupasinya di tanah Palestina," tandasnya.
