Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan aspirasi dari kalangan dunia usaha yang berharap Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasang capres dan cawapres. Hal tersebut dinilai akan mendorong keberlangsungan pilpres yang lebih efektif dan efisien dengan hanya satu putaran.
Menurut Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukam) KADIN Indonesia itu, polarisasi pilpres yang berjalan panjang dan berlarut-larut dapat mengganggu situasi kondusif bangsa, sehingga menyebabkan hilangnya momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Lebih dari itu, dunia usaha juga berharap jika capresnya tidak berasal dari dunia usaha seperti Presiden Joko Widodo, Cawapresnya diharapkan berasal dari dunia usaha. Sebab, Selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa berjalan efektif dan efisien. Tidak lain karena latar belakang beliau sebagai pengusaha. Karena itu, ada baiknya jika dalam Pilpres 2024 ini, pasangan Capres-Cawapresnya juga diikuti perwakilan dari kalangan dunia usaha. Sehingga pemulihan dan pertumbuhan perekonomian yang saat ini sudah berjalan dengan baik, bisa terus terpelihara. Sekaligus memastikan Indonesia Emas 2045 bisa terwujud," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (12/10/2023).
Ia menjelaskan kondisi perekonomian nasional menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan pada beberapa aspek.
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 5,03 persen. Angka tersebut memang tidak melebihi ekspektasi banyak pihak, tetapi perlu diapresiasi karena terjadi di tengah kelesuan ekonomi global seperti yang dialami beberapa negara maju
Beberapa negara maju bahkan mencatatkan pertumbuhan ekonomi di bawah 2 persen, misalnya Amerika Serikat dengan akselerasi pertumbuhan 1,6 persen, Jepang 1,3 persen, dan Singapura 0,4 persen.
"Tingkat inflasi juga terus melandai. Tercatat sebesar 3,08 persen pada Juli 2023, turun dari 5,28 persen pada awal tahun. Angin segar bagi dunia usaha juga ditandai realisasi investasi pada triwulan I tahun 2023 yang mencapai Rp 328,9 triliun, dan telah menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 384 ribu tenaga kerja Indonesia. Sehingga berdampak pada penurunan angka pengangguran yang mencapai 7,99 juta orang pada Februari 2023," jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan bagi dunia usaha, tidak ada yang lebih penting selain kepastian berusaha dan kepastian hukum. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dua hal ini telah berjalan baik.
Bamsoet berharap ke depannya dua hal tersebut harus tetap dijaga bahkan ditingkatkan. Dia pun mengingatkan jangan sampai ada lagi kebijakan yang memperlambat pengembangan sektor industri. Hal itu dinilai dapat menjadi salah satu faktor pemicu lahirnya perilaku korup yang melibatkan dunia usaha.
"Hadirnya UU Cipta Kerja telah merepresentasikan semangat dan upaya untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi demi mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Misalnya melalui reformasi regulasi di bidang perizinan dalam rangka peningkatan investasi. Sekaligus menutup celah terjadinya korupsi dan mengatasi hambatan dalam berinvestasi, memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI sekaligus Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu menambahkan untuk memastikan masa depan perekonomian nasional berjalan dengan baik, KADIN dan Lemhannas akan terus bersinergi.
Adapun KADIN dan Lemhannas merupakan dua lembaga yang memegang peran kunci dalam menjaga masa depan Indonesia. Lemhannas sebagai penyelenggara pendidikan, penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, serta pengkajian permasalahan strategik nasional, regional dan internasional.
Sementara KADIN, dikatakan Bamsoet berperan sebagai penjaga pertahanan ekonomi nasional. KADIN adalah penjaga 'perut' bangsa, yang menjamin agar setiap anak bangsa bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Melalui kerjasama yang ditandatangani pada hari ini, KADIN bersama Lemhannas juga bisa bekerjasama membuat kertas kerja dalam hal pengkajian di berbagai isu strategis. Antara lain, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, hingga ketahanan ekonomi kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN)," pungkas Bamsoet.
