Terungkap! Eks Ketua Komnas HAM Bocorkan Kelompok Ini, Diduga Jadi Dalang Konflik Lahan di Pulau Rempang

 Konflik lahan yang berlangsung sejak puluhan tahun di Pulau Rempang makin memanas.

Upaya relokasi penduduk di Pulau Rempang oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam sampai memicu aksi kekerasan.

Eks Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas mengungkap kelompok yang diduga menjadi dalang konflik lahan di Pulau Rempang.

“Jadi di sana itu ada aktor lokal, ada aktor di tingkat nasional, dan tentu juga ada di tingkat global di internasional,” kata Hafid pada Minggu, 17 September 2023.

Perihal aktor lokal, kata Hafid, Badan Pengusahaan Batam menjadi bagian kelompok lokal yang tidak berdiri sendiri.

Dia menyebut sejumlah pihak turut berkontribusi dalam konflik lahan yang berlangsung di Pulau Rempang.

“Ada macam-macam pihaknya, ada DPRD, ada badan otoritasnya, ada wali kotanya, ada gubernurnya,” terangnya.

Lebih lanjut, Hafid mengatakan kelompok lokal tersebut terlihat memanfaatkan perannya untuk berbagai macam kepentingan.

“Macam-macam, itu juga kelihatannya memanfaatkan juga perannya dengan segala macem kepentinganny,” tambahnya.

Sementara di tingkat nasional, Hafid juga menyebut ada sejumlah menteri yang tengah tengah memantau, seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, dan Mahfud MD.

Namun, Hafid berpendapat mereka terlihat tidak satu komando, sehingga nampak main-main sendiri.

“Jadi, sebenernya ini satu sistem yang seperti tadi, harus berada harmoni. Jangan retak-retak. Terlihat sekali main-main sendiri,” terangnya.

Sedangkan untuk aktor internasional, Hafid menduga China melihat Indonesia sebagai surga. Lantaran, kawasannya begitu strategis.

“Ini tentu juga ada pro kontra di sana-sini, ada kepentingan di sana-sini. Dan juga dalam lingkup global, tentu China ya yang melihat ini surga bagi Indonesia,” tambahnya.

Kendati banyak kelompok yang diduga terlibat, Hafid melihat dalang asli konflik lahan di Pulau Rempang begitu kompleks yang tidak ingin ada gangguan pada investasi tersebut.

“Ini kompleks memang dan kita kelihatannya kita tidak ingin ada gangguan pada setiap investasi di negeri ini.

Jadi, apapun alasannya, asal itu bawa keuntungan ekonomi. Begitu ya, itu semuanya bisa dilanggar. Jadi, sangat disayangkan. Itulah yang terjadi,” jelasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : Haluan

Baca Juga