Pengamat politik Refly Harun mengungkapkan bahwa tidak masalah Demokrat dan PKS keluar dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024 dengan meninggalkan NasDem.
Pasalnya bergabungnya PKB mendukung Anies Baswedan membuat NasDem memenuhi presidential threshold 20 persen, sehingga tanpa Demokrat dan PKS keduanya masih bisa mendaftarkan capres-cawapres.
"Sekarang seandainya pun Demokrat ngambek lalu keluar dari Koalisi diikuti PKS ngambek keluar dari koalisi juga, maka NasDem dan PKB sesungguhnya masih tetap bisa mencalonkan," ungkapnya.
Jika hal tersebut terjadi, maka sudah terjawab kenapa istana sengaja menyerap PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, dan PAN di parlemen, karena agar Demokrat dan PKS tidak bisa mengusung calonnya sendiri.
"Kalau itu yang terjadi ya itu namanya seperti awal yang saya katakan dulu bahwa memang istana sengaja menyerap 7 partai politik di parlemen dan meninggalkan Demokrat dan PKS agar mereka bisa mengusung calon sendiri, dan dua partai ini ditinggalkan tidak bisa mengusung calon karena tidak mencapai 20%," bebernya.
Sementara itu, berdasarkan sumber dari IDN Times di Istana, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh diketahui menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Kamis sore (31/8/2023).
Sumber yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Surya Paloh bertemu dengan Jokowi untuk melaporkan bahwa NasDem memutuskan Anies dipasangkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Pilpres 2024.
Laporan yang diberikan Surya Paloh kepada Jokowi sebagai bentuk sopan santun politik, karena NasDem masih menjadi bagian dalam kabinet pemerintahan sekarang, Kabinet Indonesia Maju.
"Sebagai sopan santun politik. Bagaimanapun NasDem masih di koalisi pemerintahan Presiden Jokowi," kata sumber tersebut.
