.jpg)
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai Presiden Joko Widodo dinilai telah menyalahgunakan wewenang lantaran mengaku telah mengantongi data internal Partai Politik (Parpol).
"Menurut pandangan kami bahwa apa yang diungkapkan presiden itu adalah suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau setidaknya ada indikasi terjadinya penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan kekuasaan," ujar Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN, Muhamad Haripin, dalam webinar yang digelar BRIN, Kamis (21/9/2023).
Haripin mengatakan, sesuai dengan UU No 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara disebutkan bahwa hakikat intelijen sejatinya menyangkut persoalan keamanan nasional. Sebaliknya, pernyataan yang dikeluarkan Jokowi terindikasi sebagi praktik intelijen politik.
"Undang-undang itu menjelaskan intelijen itu ada lima fungsi, ya yang disebutkan presiden ada tiga, ketiganya ini punya tugas dan fungsi yang berbeda. BIN mengurusi dalam dan luar negeri, Bais tentang pertahanan atau militer, Baintelkam tentang kepolisian atau penegakkan hukum bersama dengan intelijen kejaksaan," kata Haripin.
Ia mengatakan, pernyataan presiden itu tidak seyogyanya dibiarkan begitu saja dan harus ada tindaklanjut terutama dari para aktor pengawas intelijen.
"Dalam pernyataan presiden seolah-olah kan semuanya jadi fokus kepada partai politik gitu ya. Nah itu kan tentu nggak nyambung (dengan tugas intelijen) begitu ya," kata Haripin.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya telah bertindak sesuai dengan Undang-undang terkait dengan data intelijen tentang kondisi partai politik.
Jokowi menilai tak ada yang salah dari persoalan tersebut, termasuk dirinya merasa tak melanggar tatanan demokrasi sebagaimana pendapat beberapa kelompok masyarakat sipil.
Untuk diketahui saat menghadiri Rapat Kerja Nasional relawan Sekretariat Nasional Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 16 September 2023, Jokowi mengaku mengantongi data intelijen mengenai kondisi Parpol.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa. Ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi.
Umbar Informasi Jeroan Parpol, Analis Politik: Skandal Politik Memalukan Akhir Masa Jabatan Jokowi!
Pangi Syarwi Chaniago, analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting merespons pernyataan Jokowi soal informasi intelijen.
Pangi menyebut pernyataan Jokowi soal informasi intelijen memunculkan pertanyaan serius tentang kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) demi kepentingan politik pragmatis pribadi.
Bahkan kata Pangi, pernyataan tersebut mempunyai implikasi dan ancaman yang sangat serius terhadap kualitas, nilai-nilai dan roh demokrasi itu sendiri.
Sebab organ organ negara, data intelijen tidak tepat dipakai untuk memata-matai ketua umum parpol, memonitor jeroan dan keputusan partai politik, operasi partai politik.
"Tanda tanya besar saya adalah data intelijen ini dipakai untuk apa? Betulkah data intelijen untuk keamanan negara? Atau jangan sampai persepsi publik menangkap bahwa data intelijen dipakai untuk operasi partai politik, nakut-nakuti ketua umum parpol dalam rangka mempengaruhi intensitas dan arah koalisi? Seperti seolah-olah presiden terkesan jadi dealer partai politik," kata Pangi, Senin 18 September 2023.
Pangi menekankan pentingnya memahami bahwa penggunaan data intelijen dalam politik adalah isu yang sangat sensitif. Data intelijen sejatinya dipakai untuk politik negara bukan politik pemilu musiman 5 tahunan.
Data intelijen seharusnya digunakan untuk kepentingan keamanan nasional dan bukan untuk tujuan politik kelompok dan golongan tertentu.
Maka menggunakan informasi intelijen untuk memantau atau memata-matai lawan politik adalah tindakan tidak bisa dibenarkan dan dapat merusak integritas sistem politik dan pemilu.
"Yang lebih mengkhawatirkan, Presiden seharusnya netral dan tidak gunakan kekuasaan untuk memuluskan agenda pribadi," kata Pangi.
Survei terbaru Voxpol Center Research and Consulting per tanggal 2 Agustus 2023 menunjukkan bahwa masyarakat mendukung netralitas Presiden (77,3%), presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus netral, melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
"Temuan menarik kita sebesar 59,0 persen tidak setuju dan sangat tidak setuju presiden Jokowi terlibat aktif dan mempengaruhi (cawe cawe) dalam proses pemilihan presiden 2024, maknanya menolak campur tangan presiden Jokowi, artinya menolak presiden yang partisan. Demokrasi membutuhkan transparansi, keadilan, dan integritas," katanya.
