Refly Harun: Koalisi Prabowo Itu Koalisi Orang Kaya

 

Pengamat politik Refly Harun mengklaim bahwa Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024 merupakan koalisi orang kaya. 

Hal ini disampaikannya ketika membahas elektabilitas Anies Baswedan yang melonjak di Jawa Timur setelah NasDem menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres.

"Ini makin membenarkan pentingnya menggandeng tokoh seperti Muhaimin Iskandar di Jawa Timur, walaupun tentu harus bekerja lebih keras," ucapnya dikutip populis.id dari YouTube Refly Harun, Selasa (19/9).

Untuk diketahui, berdasarkan survei opini publik oleh Politika Research and Consulting (PRC), elektabilitas Anies di Jawa Timur setelah berpasangan dengan Cak Imin melonjak 18 persen.

Namun meski demikian, tim pemenangan Anies-Cak Imin tetap harus bekerja lebih keras, ditambah sekarang Partai Demokrat telah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

Refly menyebut koalisi Prabowo merupakan koalisi para orang kaya, karena di dalamnya terdapat Partai Golkar, Gerindra, PAN, dan sekarang Demokrat, ditambah dengan kekayaan pribadi masing-masing petingginya.

"Terlebih Demokrat akhirnya berlabuh ke Prabowo Subianto, jadi bisa dikatakan ini koalisi orang kaya, jadi koalisi Prabowo itu koalisi orang kaya, koalisi partai-partai kaya," ujarnya.

"Bayangkan di situ ada Golkar, di situ ada Demokrat, di situ ada tentu saja Gerindra, belum lagi kekayaan pribadi tokoh-tokoh yang bergabung ya terutama capresnya Prabowo Subianto," lanjutnya.

Tapi terlepas dari hal tersebut, Refly mengatakan yang paling penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah diadakan dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) tanpa kecurangan dalam bentuk apapun.

"Yang paling penting adalah pemilunya jurdil, jujur dan adil, itu yang paling penting, jadi tidak ada gunanya kita mencari pemimpin tetapi menang dengan cara curang, baik dengan mengubah suara maupun dengan melakukan hal-hal yang dilarang seperti money politik," tandasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : Populis

Baca Juga