PDI Perjuangan dianggap sebagai partai politik yang merusak demokrasi di Indonesia karena merestui aksi persekusi untuk melawan perbedaan pendapat.
Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto soal Bacaleg PDIP, Noviana yang dianggap hanya menyampaikan pendapat, namun melabrak pengamat politik Rocky Gerung usai diperiksa di Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu, merupakan bentuk restu dan toleransi dari PDIP terhadap perbuatan kekerasan melawan penyampaian pendapat.
"Apalagi itu diucapkan oleh Sekjen PDIP, ucapan Hasto dapat dianggap sebagai sikap resmi partai. Artinya PDIP membolehkan melawan pendapat dengan kekerasan," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/9).
Padahal, kata Muslim, tindakan PDIP tersebut melanggar UUD 1945 maupun UU yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
"Tanggapan Hasto itu patut disesalkan. Sama saja dengan menghalangi kebebasan berpendapat dan menebarkan teror dan kekerasan melawan kebebasan berpendapat. Artinya, PDIP berupaya mematikan demokrasi dengan memboleh kekerasan," terang Muslim.
Untuk itu, Muslim mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap dan memproses hukum Noviana yang telah melabrak Rocky Gerung. Karena jika tidak, maka Polri dianggap turut membela tindakan kekerasan dalam melawan pendapat, seperti PDIP yang dianggap mentoleransi kadernya melakukan kekerasan.
"Ini alamat ancaman demokrasi. Atau Rezim sedang mempraktikan kekerasan lawan demokrasi? Kalau tokoh sekelas RG saja dapat dikatakan seperti itu, maka kekerasan lainnya akan dilakukan meluas bagi yang lainnya," kata Muslim.
"Ini berbahaya bagi alam demokrasi. Demokrasi terancam rusak dan itu bukti PDIP tidak siap berdemokrasi. PDIP dianggap partai yang merusak demokrasi karena merestui kekerasan," pungkasnya.
