Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan ultimatum kepada perusahaan pengembang fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Ultimatum itu berkaitan dengan standarisasi smelter yang harus memenuhi unsur lingkungan hidup.
Luhut secara tegas menyatakan akan menutup pabrik smelter itu jika tidak memenuhi standar lingkungan.
"Kami ingatkan mereka, jika mereka tidak mematuhi standar, standar internasional tentang lingkungan hidup, tutuplah industri itu," ungkap Menko Luhut dalam Indonesia Sustainability Forum (ISF), Park Hyatt Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia gencar dalam hilirisasi pertambangan baik sumber daya nikel, bauksit hingga tembaga. Dalam hal hilirisasi ini, Luhut memuju PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan juga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang sedang mengembangkan hilirisasi di dalam negeri sesuai dengan standar lingkungan.
"Saya berjanjilah jika tidak mematuhinya (standar lingkungan), kami akan menutup industri ini. Faktanya memang untuk memenuhi standar lingkungan hanya butuh US$ 10 juta - US$ 2 miliar. Jika mereka tidak melakukannya, kami akan menutupnya," tandas Luhut.
Ekspor Nikel Ilegal
Nah berkaitan dengan ekspor nikel ilegal, Menko Luhut menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan ekspor bijih nikel ilegal sebesar 5 juta ton ke China.
Luhut menyebut, ekspor bijih nikel ilegal tersebut berasal dari Kalimantan Selatan. "Yang 5,1 juta ton itu kan? Sekarang ini dengan digitalisasi itu sudah kita bicara dengan KPK. KPK sudah telepon saya menjelaskan karena mereka yang dapat dengan kami, karena semua digitalize, kita sudah urut dari China mana asalnya itu, asalnya itu dari Kalimantan Selatan," tutur Luhut.
Luhut menegaskan, pihaknya sudah mengetahui pelakunya. "Siapa anunya, kita sudah tahu semua," ucapnya.
Namun, lanjutnya, pihaknya tidak berhenti menyelidiki sampai di dugaan ekspor bijih nikel ilegal ini. Pihaknya kini juga tengah menyelidiki bijih nikel yang tercampur pada ekspor besi baja (iron).
"Tapi sekarang kita yang selidiki itu nikel yang tercampur dengan iron ada di dalamnya. Pertanyaannya, apakah ini disengaja atau tidak, lagi kita cari. Kadarnya apa, kadarnya rendah 0,5," tuturnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah kini sedang mengupayakan agar semua sistem pencatatan dan pengawasan digitalisasi, sehingga mudah dilacak. "Jadi, semua lagi kita investigasi, kalau untuk batu bara sudah sangat sulit untuk nipu karena sudah digitalize, sekarang nikel kita masukin dengan Jaksa Agung, dengan KPK juga bicara semua akan kita masukkan digitalize, sehingga kita bisa trace semua," paparnya.
