Pengamat ekonomi Anthony Budiawan mengisyaratkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tampak merangkat jabatan sebagai penyidik KPK dalam urrusan ekspor nikel ilegal.
Pasalnya Luhut membongkar daerah yang melakukan ekspor bijih nikel ilegal sebesar 5 juta ton ke China, padahal hal tersebut sebaiknya dijelaskan oleh KPK.
"Apakah Luhut Panjaitan sekarang merangkap penyidik KPK juga? Atau KPK sekarang di bawah penguasa?" ucap Anthony dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Sabtu (9/9).
Sehingga menurutnya Luhut lebih baik diam dan menyerahkan urusan penyelundupan ekspor nikel ilegal kepada KPK dengan tidak membuat pernyataan yang berpotensi membuat publik bingung.
"Sebaiknya Luhut diam dan serahkan KPK siapa penyelundup nikel ilegal tersebut. Jangan bikin statement yang bisa menyesatkan. KPK segera umumkan tersangka," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya telah berkoodinasi dengan KPK terkait dugaan ekspor nikel ilegal ke China.
Luhut mengungkapkan bahwa ekspor bijih nikel sebesar 5 juta ton ke China yang sedang diselidiki KPK berasal dari Kalimantan Selatan.
"Yang 5,1 juta ton itu kan? Sekarang ini dengan digitalisasi itu sudah kita bicara dengan KPK. KPK sudah telepon saya menjelaskan karena mereka yang dapat dengan kami, karena semua digitalize, kita sudah urut dari China mana asalnya itu, asalnya itu dari Kalimantan Selatan," tutur Luhut di Jakarta, dikutip Kamis (07/09/2023) dikutip dari CNBC.
Bahkan Luhut mengatakan pihaknya sudah mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan menjadi pelakunya. "Siapa anunya, kita sudah tahu semua," ucap Menko Luhut.
Dan selain menyelidiki ekspor ilegal nikel, pihaknya juga menyelidiki bijih nikel yang tercampup pada ekspor besi baja (iron).
"Tapi sekarang kita yang selidiki itu nikel yang tercampur dengan iron ada di dalamnya. Pertanyaannya, apakah ini disengaja atau tidak, lagi kita cari. Kadarnya apa, kadarnya rendah 0,5," tutur Menko Luhut.
Karenanya sistem digigitalisasi dalam pengawasan dan pencatatan sekarang sedang diupayakan pemrintah, karena akan membuat semua lebih mudah untuk dilacak.
"Jadi, semua lagi kita investigasi, kalau untuk batu bara sudah sangat sulit untuk nipu karena sudah digitalize, sekarang nikel kita masukin dengan Jaksa Agung, dengan KPK juga bicara semua akan kita masukkan digitalize, sehingga kita bisa trace semua," paparnya.
