Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa partainya butuh waktu yang tepat dalam mengambil langkah bergabung dengan koalisi baru menuju Pilpres 2024.
Menyusul Demokrat mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres dan hengkang dari koalisi perubahan.
Hal itu diutarakan SBY dalam Sidang Majelis Tinggi Partai di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
"Menurut pandangan saya saat ini, hari ini, besok atau lusa belum saatnya kita ambil keputusan kemana Demokrat akan bergabung atau capres mana yang akan kita dukung," kata SBY.
Menurutnya, keputusan penting tak harus diambil dalam suasana tak tenang atau dalam tekanan. Ia lantas mengungkit pelajaran yang dipetik kala dirinya di dunia militer.
"Saya 30 tahun prajurit itu diajarkan kalau kamu dalam keadaan yang sangat emosional, under pressure yang sangat berat jangan tergopoh-gopoh, tergesa-gesa ambil keputusan. Karena bisa salah," tuturnya.
"Tenangkan dulu hati dan pikiran. Setelah bisa berpikir dengan rasional dan jernih, take your decision ambil keputusan, ambil tindakan yang akan dilaksanakan," sambungnya.
Lebih lanjut, Presiden RI ke-6 itu menyebut belum mengetahui kapan nasib Demokrat di Pilpres 2024 akan diumumkan.
"Bukan berarti lama, bisa cepat juga. Tetapi kuncinya lepaskan dulu emosi itu, bikin semuanya rasional dan tenang sehingga keputusannya insyallah tidak salah," tuturnya.
Dikhianati
Sebelumnya, Partai Demokrat merasa dikhianati oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Anies Baswedan karena memutuskan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres.
"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023 di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8) kemarin.
Teuku mengungkapkan kalau pada malam itu, Anies dipanggil Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Kemudian, pada 30 Agustus 2023, Anies meminta Sudirman Said untuk menyampaikannya kepada Demokrat dan PKS tanpa menemui secara langsung.
Partai Demokrat sempat mengonfirmasi soal informasi tersebut kepada Anies. Anies pun tak bisa mengelaknya.
"Ia (Anies) mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar," terangnya
