Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum menilai tak ada upaya-upaya penjegalan yang sengaja ditujukan bagi kandidat capres tertentu jelang Pilpres 2024 mendatang.
Setelah mengamati bertahun di dalam Lapas Sukamiskin dan tiga bulan paska dibebaskan dari masa tahanan, dia mebgaku tak melihat tanda-tanda yang mengarah pada penjegalan terhaysatu kandidat capres tertentu.
"Dulu agak jauh dari Bandung beberapa tahun, kemudian tiga bulan dari jakarta, menurut saya tidak ada satu pun capres atau bacapres yang dijegal. Menurut saya," kata Anas saat ditemui wartawan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (15/7/23).
Dia mengaku tak melihat adanya penjegalan yang dilakukan secara tak lazim. Apalagi, kata Anas, belum ada koalisi yang pasti mendorong pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 hingga saat ini.
"Kan belum ada yang betul-betul jadi, semuanya masih berproses. Bacapres A misalnya, masih berproses koalisinya. Bacapres B juga masih berproses. Bacapres C juga begitu," jelasnya.
Dia pun menegaskan, koalisi partai politik hingga saat ini masih dalam proses kristalisasi. Oleh karenanya, Anas menegaskan tak ada penjegalan yang sengaja dilakukan di luar konteks politik.
"Jadi saya tegaskan saya melihat tidak ada bacapres yang dijegal secara tidak wajar diluar jalur politik. Kalau terjegal karena tidak mampu melahirkan koalisi yang cukup, bukan penjegalan namanya," tandasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan untuk Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Sudirman Said mengungkap sederet upaya penjegalan yang dialami oleh bacapresnya.
Sudirman Said menuturkan, menjegalan itu bermula dari tahap penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi dalam gelaran Formula E yang menyasar pada Anies Baswedan. Padahal, kata dia hingga saat ini tak ditemukan bukti kuat keterlibatan Anies dalam kasus tersebut.
Pun begitu pula dengan mitra KPP, Partai Demokrat yang mengklaim menerima penjegalan melalui gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Presiden Moeldoko untuk mengambil alih kursi kepemimpinan partai dari Agus Harimurti Yudhoyono. Padahal, kata Sudirman Said, pengadilan telah berungkali menolak gugatan tersebut.
Penjegalan pun diklaim turut dialami oleh Partai NasDem terseret kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo 2020-2022. Sudirman Said menilai penetapan tersangka Sekretaris Jenderal Partai NasDem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, yang ditetapkan sebagai tersangka.
Partai Keadilan Sejahtera pun mengalami hal yang sama, Sudirman Said menyebut ada godaan pejabat negara yang hendak menarik keluar partai tersebut dari KPP. Dia menyebut , PKS diiming-imingi logistik politik hingga jabatan ketika pemerintahan itu terbentuk.
"Tekanan itu terasa," kata Sudirman Said di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Rabu (7/6/23).
