Protes anti-pemerintah yang direncanakan pemimpin oposisi Raila Odinga dan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari telah dinyatakan ilegal oleh kepolisian Kenya.
Dalam pernyataannya pada Selasa malam (18/7) waktu setempat, Inspektur Jenderal Polisi Japhet Koome mengumumkan larangannya karena pihak oposisi tidak memberi tahu polisi terkait rencana protes terbaru tersebut.
"Tindakan itu bertentangan dengan persyaratan hukum, tidak ada penyelenggara atau perencana demonstrasi yang memberi tahu polisi tentang pertemuan semacam itu selama tiga hari pada pekan ini,"ujarnya.
"Selain itu, berkaca dari demonstrasi serupa baru-baru ini, yang meninggalkan kerusakan properti, korban luka, dan korban jiwa, maka aksi tersebut dianggap sebagai ancaman keamanan nasional," tambahnya.
Mengutip Anadolu Agency, Rabu (19/7), Partai Koalisi Azimio la Umoja-One Kenya yang dipimpin oleh Odinga, sebelumnya telah mengumumkan perpanjangan aksi protes tersebut pada Jumat lalu, yang akan digelar Rabu hingga Jumat ini, sebagai respons terhadap meningkatnya biaya hidup dan pengenaan pajak baru pada produk minyak bumi.
Dalam aksi sebelumnya, protes tersebut telah berujung pada kematian lebih dari selusin nyawa dan memicu bentrokan antara demonstran dengan pasukan keamanan.
Menurut catatan dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB, sebanyak 23 orang telah tewas dan puluhan lainnya terluka selama demonstrasi di negara itu, yang meningkatkan keprihatinan terhadap kekerasan yang terjadi dalam protes tersebut.
Menanggapi protes terbaru itu, Presiden William Ruto menyatakan bahwa ia tidak akan mentolerir demonstrasi anti-pemerintah yang akan datang, karena protes tersebut mengganggu dan mengancam stabilitas negara.
Untuk mengantisipasi protes anti-pemerintah yang dikhawatirkan akan tetap digelar, pemerintah Kenya telah mengambil langkah pencegahan dengan menutup sekolah sepanjang hari di Nairobi dan Mombasa. Selain itu, Kenya Railways Corporation juga mengumumkan penangguhan layanan kereta api di Nairobi pada Rabu ini.
Negara di Afrika Timur itu terus dilanda protes anti-pemerintah karena tingginya biaya hidup di negara itu, yang tidak jarang berujung bentrok.
Kantor HAM PBB menekankan pentingnya resolusi damai dan menyerukan kepada pemerintah serta oposisi untuk terlibat dalam dialog menyelesaikan masalah yang mendasari protes tersebut.
