Senior Partai Golkar yang mengatasnamakan 'Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar' berkumpul dan membuat pernyataan soal Ketum Airlangga Hartarto perlu diganti lewat Munaslub. Airlangga dinilai sudah tak mampu membesarkan Partai Golkar.
Hal ini disampaikan Waketum Organisasi sayap Partai Golkar, DEPINAS SOKSI, Lawrence Siburian di Hotel Sultan, Rabu (12/7).
Turut hadir sejumlah kader senior Golkar seperti Anggota Dewan Pakar Partai Golkar sekaligus Anggota DPR RI Ridwan Hisjam hingga tokoh MKGR, Zainal Bintang.
"Kami prihatin lihat keadaan Golkar hari ini. Golkar di dalam munas, rapim, sudah putuskan Ketumnya Pak Airlangga jadi capres, tapi sampai saat ini posisi tidak jelas. Tapi beliau selalu katakan di mana-mana, sabar tunggu waktunya," kata Lawrence.
"Maaf kita ini semua orang yang sehat, nalar, waras, dan bisa melihat fakta analisis keadaan dan punya harapan. Golkar partai besar jangan sampai turun jadi menengah apalagi kecil. Kita lihat survei Golkar berbagai lembaga udah turun nomor 4 atau 5. Di 2024 bisa turun lagi 5, 6, 7 jadi partai guram (KBBI: suram) . Kami tidak ingin itu," imbuh dia.
Lawrence memandang Airlangga tak berhasil membagi waktu sebagai menteri dan ketum. Selain itu, Airlangga juga dinilai hanya memberikan kesempatan dan posisi bagi orang-orang terbatas.
"Kita lihat Pak Airlangga kepemimpinan seperti itu. Dan Pak Airlangga hanya beri kesempatan ke orang sekitarnya. Ini juga kurang bagus. Golkar terdiri dari pendiri dan yang didirikan. Dia harus beri perhatian, waktu, dengarkan, bantu 3 organisasi pendiri dan 5 yang didirikan. Belum di luar itu ada kelompok pemegang kekuasaan di Golkar," ungkap dia.
Sebagai capres Golkar, Airlangga pun dipandang hanya melempar janji kosong.
"Paling sedih katakan koalisi ini itu padahal capres (potensial) ada 3. Partai udah habis bentuk koalisi. Tinggal PAN tapi kita tahu PAN arah ke mana. Dari segi elektabilitas Pak Airlangga 1%. Siapa yang mau koalisi dengan elektabilitas 1%. Pak Ganjar, Prabowo, Anies, 20-30%, enggak ada yang 50%. Ditambah Pak Airlangga, nggak menang lah," ujar dia.
"Kita yang sehat (lihat) ini kok kita kayak dianggap orang bodoh, enggak bisa hitung, enggak ngerti politik. Motifnya apa? Kelihatannya ulur waktu saja supaya dia selamat. Tapi tunggu dulu, beliau diputuskan capres munas rapim, kita tuntut pertanggungjawaban. Kita minta rapimnas dan munas ganti Pak Airlangga," tandasnya.
Sementara, Ridwan mengklarifikasi soal hasil rekomendasi Dewan Pakar Golkar yang disebut berbeda.
Menurutnya, masukan anggota Dewan Pakar dalam pertemuan di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono punya makna yang sama, yakni meragukan kepemimpinan dan Airlangga capres.
Tiga rekomendasi Dewan Pakar yakni Airlangga diminta bentuk poros baru, secepatnya mendeklarasikan cawapres, dan membuat program untuk menyapa rakyat. Ridwan menekan ini berarti jika hal tersebut gagal dilakukan Airlangga, maka harus ada Munaslub.
"Kalau Airlangga tidak bisa laksanakan, harus Munaslub. Itu harus. Munaslub bukan haram. Halal dilaksanakan. Karena untuk ubah keputusan 2019 Airlangga capres itu harus Munaslub. Nggak bisa rapimnas atau rakernas. Ini DPP ngerti enggak AD/RT?" - Ridwan Hisjam.
"Keputusan Munaslub itu jangan diharamkan. Harmoko munaslub muncul Akbar Tanjung. Bakrie dan Agung Laksono muncul Novanto, munaslub (lagi) muncul Airlangga. Jadi kalau bilang enggak ada Munaslub, enggak ngerti organisasi. Munaslub jawaban. Kapan? Agustus. Kalau tidak, terlambat," imbuh dia.
Berikut isi surat terbuka Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar di antaranya:
Airlangga Hartarto telah gagal memimpin dalam kerangka membesarkan Partai Golkar dan tercatat merupakan kepemimpinan yang terburuk sepanjang sejarah Partai Golkar, sebagai ekses penerapan "paradigma menguasai partai", bukan "membesarkan partai".
Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar harus dilakukan guna mengganti Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam rangka memulihkan marwah, martabat, harga diri dan jati diri Partai Golkar sebagai partai utama di Tanah Air, sebagai partai utama yang mampu memandu jalannya pembangunan nasional di Tanah Air.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto menepis adanya dorongan Munaslub dalam rapat Dewan Pakar Partai Golkar di kediaman Agung Laksono Minggu (9/7) malam.
"Agendanya (rapat Dewan Pakar) bukan itu," ucap Airlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7).
"Enggak ada itu (pergantian ketum)," imbuhnya.
Belakangan terungkap 3 rekomendasi Dewan Pakar adalah mendorong Airlangga membentuk koalisi baru, memastikan posisi capres, dan sosialisasi ke bawah.
