Menko Polhukam, Mahfud MD bicara terkait fenomena akun buzzer sosial media yang akan menjamur menjelang tahun politik, termasuk Pemilu 2024 mendatang.
Mahfud mengatakan, buzzer kerap dikaitkan dengan tujuan tertentu dan dibiayai. Namun, hingga kini tak ada bukti pihak mana yang menggunakan buzzer dengan biaya tertentu.
“Yang disebut buzzer resmi yang katanya dibayar itu, itu selalu katanya-katanya, ketika ditanya siapa yang bayar, siapa yang mengorganisir, tidak ada yang bisa membuktikan juga,” kata Mahfud kepada wartawan di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (18/7).
Menurut Mahfud, keberadaan Buzzer ini sulit diidentifikasi. Sebab, siapapun bisa menjadi buzzer dan menyerang orang yang berseberangan dengan kepentingannya.
“Tentang buzzer itu kan sulit diidentifikasi ya. Kadang kala setiap orang menjadi buzzer untuk siapa pun. Kadangkala A menjadi buzzer untuk nyerang B, besoknya sudah nyerang si C, dan itu silang,” tambahnya.
Mahfud mengaku, pemerintah belum bisa menindak buzzer tersebut. Dia mengingatkan perlunya kesadaran bersama tidak terlibat jadi buzzer.
“Tetapi kan susah ya, kalau begitu nanti bisa dituntut juga, pemerintah yang melanggar UU ITE,” ungkapnya.
“Mari kita bangun kesadaran bersama ini, dan sebaiknya kita-kita ini, saudara, media membangun kesadaran masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap berita-berita terutama kalau akun-akun yang tidak jelas,” pungkasnya.
Sementara itu, Menkominfo yang baru dilantik Presiden Joko Widodo, Budi Arie Setiadi belum mau menindak akun-akun buzzer itu dalam waktu dekat. Sebab menurutnya situasi saat ini masih terkendali.
“Suasana kan belum panas sekarang, nanti kita persiapkan lah supaya narasi pemilu damai ini bisa,” tuturnya.
