Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sukses menggaet atensi publik usai menggelar pidato politik di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Pidato yang berjudul '14 Agenda Perubahan dan Perbaikan' tersebut tampak banyak mengkritisi kinerja pemerintah sekarang yakni era Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
AHY juga tak lupa menyinggung beberapa program masa eks Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.
Berikut 5 poin utama yang disinggung oleh AHY dalam pidato politiknya itu.
Bahas rendahnya kesejahteraan rakyat
AHY tak menepis bahwa Indonesia banyak menunjukkan kemajuan dalam perekonomian.
Kendati demikian, putra sulung SBY tersebut turut menyinggung bahwa selama beberapa tahun terakhir, perkembangan kesejahteraan rakyat urung menunjukkan kondisi optimal.
AHY juga turut menyinggung bahwa perkembangan ekonomi urung sebaik yang telah dijanjikan, belum lagi ditambah dengan pandemi Covid-19 yang sempat merubah tatanan masyarakat.
"Pertumbuhan ekonomi menurun. Jauh di bawah yang dijanjikan 7 persen hingga 8 persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen. Bahkan, sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19," ujar AHY dalam pidatonya.
Soroti modal asing yang menjamur
AHY juga turut menilai bahwa pemerintah kini semakin gencar menggaet modal asing.
Ia tak menampik bahwa investasi adalah salah satu kunci dalam pembangunan ekonomi, namun ia menegaskan urgensi keseimbangan antara modal dalam negeri dengan modal luar negeri.
AHY menilai bahwa pemerintah kini terlalu longgar dalam memberikan lahan investasi bagi pemodal asing. Sontak, ia berseru agar Indonesia bisa kembali menjadi tuan rumah di tanah sendiri.
"Pelibatan investor asing di usaha energi dan sumber daya mineral, bidang pembangunan infrastruktur, kesehatan, perkebunan dan lain-lain, dinilai terlalu longgar, sehingga dirasakan kurang adil bagi rakyat. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri," terang AHY.
Singgung tentang utang
Politisi Demokrat ini juga menyinggung utang yang semakin menggunung dan membengkak. Ia menyayangkan bahwa baik utang pemerintah dan utang BUMN semakin meroket.
Adapun dampak dari utang tersebut sebagaimana yang disinggung AHY yakni sempitnya ruang fiskal.
Berkaca dari situ, AHY sontak mewanti-wanti pemerintah agar melihat kondisi negara lain yang gemar berutang.
"Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan," sindir AHY.
Soroti krisis iklim dan kebijakan yang dinilai merusak lingkungan
Tak lupa, AHY juga menyoroti krisis iklim dunia yang juga berdampak ke Indonesia.
AHY turut menyayangkan bahwa respon pemerintah terhadap krisis iklim urung serius, tercermin dari beberapa kebijakan yang ia nilai bisa membawa kerusakan lingkungan.
AHY sontak menuding program Jokowi yakni food estate sebagai salah satu biang kerok kerusakan lingkungan.
"Jutaan hektar hutan yang telah dibabat untuk proyek-proyek Food Estate, yang ternyata juga gagal, adalah contoh yang tidak baik," tegas AHY.
Singgung program SBY harus kembali dicanangkan
AHY lalu memaparkan beberapa program era SBY yang dinilai layak untuk dicanangkan kekinian guna menjawab berbagai isu negara.
Program itu di antaranya BLT/ BLSM, BPJS, Bantuan Lansia,Difabel dan Korban Bencana, PKH, Raskin, KUR, serta PNPM.
Bagi AHY, program masa SBY tersebut bernilai pro rakyat dan sebaiknya kembali dicanangkan.
"Kita perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program pro rakyat era pemerintahan Presiden SBY," ujarnya.
