Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak mengungkapkan 4 alasan putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid kurang menjual sebagai cawapres Anies Baswedan.
Pertama, Yenny Wahid gagal mengambil alih PKB dari Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Kedua, ia tidak bisa membesarkan partai bentukannya, yaitu Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB).
Ketiga, Yenny Wahid terlihat anti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), karena ia pernah hanya mengizinkan kader dari PKBIB pindah ke luar parpol selain PKB dan PKS. Dan keempat, rekam jejaknya mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Yenny kurang menjual sebagai cawapres Anies, yang bersangkutan gagal ambil alih PKB dari Cak Imin, gagal besarkan PKBIB, anti PKS & rekam jejak dukung Ahok-Jokowi," ungkap Lukman.
Sehingga menurutnya yang lebih cocok mendampingi Anies untuk mengambil suara Nahdatul Ulama (NU) yaitu Menkopolhukam Mahfud MD atau Wakil Sekretaris BPET MUI Gus Najih.
"Mahfud MD lebih layak kalau mau ambil suara NU (Jatim) meski kadang statemennya "menyengesengsangrangkan" atau bisa juga Gus Najih," ucapnya dikutip WE NewsWorthy dari Twitter pribadinya, Kamis (13/7).
Yenny krg menjual sbg cawapres Anies, ybs gagal ambil alih PKB dr Cak Imin, gagal besarkan PKBIB, anti PKS & rekam jejak dukung Ahok-Jokowi. Mahfud MD lbh layak kalau mau ambil suara NU (Jatim) meski kadang statemennya "menyengesengsangrangkan" atau bisa juga Gus Najih ????
Sementara itu, Yenny Wahid sempat menjawab kabar kemunculan namanya menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan pada Pemilu 2024 mendatang. Ia pun mempertanyakan apakah memang Anies sudah pasti bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres).
"Memangnya mas Anies Baswedan sudah pasti bisa nyalon belum tentu juga. Memangnya Pak Prabowo sudah pasti bisa nyalon belum tentu juga, ini semua masih jauh, Belandanya masih jauh, santai dulu ngopi-ngopi wae," ujar Yenny di UGM, Yogyakarta, Jumat (7/7/2023).
Ia pun menganalogikan politik Indonesia seperti jualan barang. Suatu barang akan sulit terjual jika tidak ada perusahaan yang mau menjual barang tersebut.
"Kalau politik itu tidak bisa hanya kita yang menentukan, karena di Indonesia itu kaya jualan barang, barangnya ada, perusahaannya nggak ada, susah mau jualan, tapi ada juga PT-nya ada, barangnya dianggap nggak layak jual, akhirnya harus cari barang di luar itu," kata dia.
