APBN Jadi Mainan, Banyak Masalah di Proyek Kereta Cepat

 Mungkin sudah suratan, mega proyek kereta cepat China selalu dirundung masalah, sejak awal hingga hampir kelar. Kini, China meminta APBN dijadikan jaminan atas permintaan utang Indonesia sebesar US$560 juta.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengingatkan pemerintah Indonesia tidak ikut genderang CDB. Kalau nekat, berarti melanggar konstitusi.

Hal ini tentu saja tidak bisa dilakukan karena melanggar UU dan konstitusi. Karena APBN harus ditetapkan oleh undang-undang, dan harus mendapat persetujuan DPR setiap tahun. Artinya, DPR saat ini, tidak bisa mendikte dan menentukan APBN di masa depan. Konsekuensinya, jaminan utang oleh APBN itu, melanggar konstitusi,” papar Anthony, Jakarta, Jumat (14/4/2023). 

Padahal, dana US$560 juta atau setara Rp8,4 triliun (kurs Rp15.000/US$) itu, untuk menambal bengkaknya biaya proyek atau cost overrun kereta cepat China, yang jumlahnya tak kira-kira.

Semula China menyebut, biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini sebesar US$6,071 miliar. Belakangan bengkak menjadi US$7,5 miliar, setara Rp112,5 triliun (kurs Rp15.000/US$). Artinya, terjadi pembengkakan biaya US$1,429 miliar, setara Rp21,435 triliun.

Dari bengkak biaya gede itu, Indonesia harus menanggung US$560 juta. Duitnya berasal dari utangan China Development Bank (CDB) yang bunganya setelah dillobi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan dipatok 3,6 persen per tahun. Atau hanya turun 0,4 persen dengan tenor 30 tahun. 

Proyek Mahal Kereta Cepat China

Menurut Anthony, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digarap China ini, lebih mahal ketimbang kompetitornya, Jepang. Ketika dihitung, Anthony menyebut, total biaya kereta cepat China sudah termasuk biaya bunga utang dari China, 11,75 persen lebih mahal ketimbang Jepang. Tepatnya US$6,98 miliar berbading US$6,246 miliar.

“Artinya, penunjukan kereta cepat China terbukti merugikan keuangan negara. Kalau biaya bunga dihitung selama 40 tahun masa pinjaman proyek, kerugian ini jauh lebih besar lagi,” papar Anthony.

Selain itu, dia menduga adanya kerugian negara karena pembengkakan biaya sebesar US$1,176 miliar. Di mana, 60 persen atau US$705,6 juta menjadi tanggungan Indonesia.
Penetapan suku bunga 3,4 persen per tahun dari CDB, terlalu tinggi. “Sekitar 34 kali lipat dari suku bunga yang ditawarkan Jepang,” pungkasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : inilah

Baca Juga